12 August 2020, 13:44 WIB

Bawaslu Bentuk Gugus Tugas Awasi Kampanye Pilkada di Media Massa


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membentuk Gugus Tugas Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak dan Siber.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan kerja sama dengan para pemangku kepentingan pengawasan media massa dan lembaga penyiaran sangat dibutuhkan pada proses Pilkada 2020.

Baca juga: KPK Apresiasi Jaksa Agung Cabut Pedoman Pemeriksaan

Ia menilai, dikarenakan adanya kenormalan baru akibat pandemi Covid-19 akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas politik melalui media cetak, elektronik, dan penyiaran.

"Peran serta dan partisipasi media dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sangat membantu kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilihan," kata Abhan, dalam sambutannya pada kegiatan penandatanganan keputusan bersama antar Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers, yang disiarkan secara daring, Jakarta, Rabu, (12/8).

Ia mengatakan, kerja sama ini dilakukan guna memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye Pilkada 2020.

“Kerja sama dengan KPU, Dewan Pers, dan KPI adalah kerja sama yang baik untuk memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye. Kami sepakat untuk membentuk gugus tugas yang nantinya akan mengawasi dan memantau konten pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye,” ucapnya.

"Mudah-mudahan dengan adanya penandatanganan ini dapat lebih mensinergikan diantara kita berempat (Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers) di dalam permasalahan pengawasan pemantauan penyiaran, pengiklanan di masa kampanye ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan kerja sama ini merupakan kesadaran KPU bersama dengan Bawaslu akan hadirnya ruang kampanye baru dalam proses pilkada 2020 yang diselenggarakan ditengah pandemi.

"Jika berkaca pada Pemilu sebelumnya, Saya selalu katakan Pemilu 2019 punya banyak tantangan dan paling banyak tantangan. Salah satunya adalah dipicu karena meningkatnya penggunaan media sosial, kalau kita berkaca pada Pemilu 2019 di mana penggunaan teknologi informasi dalam hal ini media sosial dan daring oleh sebagian orang digunakan dengan cara yang kurang pas yakni banyak berita bohong tersebar disana, kemudia menyebar juga fitnah dan black campaign disana," jelas Arief.

Sehingga menurut Arief, pada penyelenggaran Pilkada 2020 yang dilakukan ditengah pandemi, diperkirakan akan terjadinya peningkatan penggunaan kampanye berbasis teknologi informasi baik media sosial maupun media daring. Sehingga perlu kerja sama antar Dewan Pers dan KPI untuk membantu dalam pengawasan Pilkada 2020 khususnya di sektor pemberitaan dan penyiaran.

"Karena pertemuan fisik akan dikurangi, dikarenakan Pilkada dilakukan di masa Pandemi. Maka diperkirakan penyelenggaraan Pilkada 2020 akan terjadi peningkatan kampanye berbasis teknologi informasi, sehingga ruang terjadinya hal yang sama di Pemilu 2019 itu semakin terbuka," sebut Arief.

"Jadi karena ruang itu makin terbuka maka keberadaan penandatanganan kesepakatan kerja sama hari ini menjadi penting dan makin strategis. Karena KPU dan Bawaslu menyadari ada ruang-ruang yang kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka Dewan pers dan KPI untuk urusan ini akan berada digarda depan," imbuhnya.

Disisi Lain, Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan Dewan Pers menyambut baik kerja sama tersebut, karena menurutnya kerjasama ini penting dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang damai dan sejuk ditengah pandemi covid-19.

"Kesempatan ini, menjadi kesempatan yang sangat penting khususnya barangkali bagi dunia pers. Ini bukan hanya persoalan bagaimana mengedukasi pemilih, tetapi sekali lagi konflik yang mungkin akan terjadi dalam proses pilkada 2020 pun harus kita kelola. Terutama terkait dengan pemberitaan," sebut Agung.

Ia menyebutkan, karena bagaimanapun juga biasanya kalau sudah menjelang sesuatu yang sifatnya besar dalam hal ini Pilkada, akan mulai bermunculan di masyarakat terkait berita yang benar dan bohong.

"Belum lagi jika berbicara simpatisan, nanti akan banyak muncul juga media yang tiba-tiba hadir dalam kaitanya kepentingan untuk pemilu atau pilkada, ini menjadi persoalan sangat serius. Karena bagaimanapun juga itu akan membuat gaduh," terangnya.

Oleh karenanya, ia mengapresiasi upaya Bawaslu dalam kerja sama ini sebagai bentuk upaya melakukan pengawasan Pilkada 2020 di sektor pemberitaan dan penyiaran.

"Ini menjadi kerja dan tanggung jawab kita bersama, sekalilagi Dewan Pers dalam hal ini ranahnya adalah ranah penegakan etik, maka ketika ada hal-hal yang menyangkut pelanggaran terkait dengan pemberitaan baik media cetak maupun online maka persoalannya menjadi tangung jawab Dewan Pers. Mari kita ciptakan Pilkada 2020 yang damai dan sejuk di tengah keprihatinan kita saat ini," tukasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT