12 August 2020, 05:08 WIB

Sosialisasi Ideologi Pancasila Harus Mudah Dipahami


Uta/Pro/P-1 | Politik dan Hukum

MATERI sosialisasi dalam proses pembinaan ideologi Pancasila harus memiliki keterikatan dengan peserta. Karena itu, harus ada sejumlah penyesuaian agar materi yang disampaikan dapat dipahami peserta sosialiasi.

“Selama ini penyampaian materi dalam proses pembinaan ideologi Pancasila hanya bersifat satu arah, akibatnya peserta hanya menghafal tanpa memahami maknanya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Kelompok Terpimpin Penyusunan Draf Awal Modul Standarisasi Materi dan Bahan Ajar Metode Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pejabat Negara, kemarin.

Dalam Diskusi Kelompok Terpimpin secara daring yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu hadir Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI), Mahendra Siregar (Wakil Menteri Luar Negeri RI), Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi), Kisnu Haryo (Tenaga Profesional Bidang Politik dan Ideologi Lemhannas), dan sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pada penyampai an materi dalam pembinaan ideologi Pancasila diharapkan ada tahapan dialog, diskusi, dan kontemplasi atas materi-materi yang disampaikan.

Karena itu, legislator Partai NasDem tersebut mengungkapkan pentingnya peran aktif peserta dalam proses pemahaman ideologi Pancasila. Seringkali, jelas Rerie, sosialisasi nilai-nilai Pancasila di masa lalu hanya formalitas karena ada kewajiban hadir dari institusi. Jadi, hasilnya jauh dari esensi forum itu sendiri.

Rerie menyampaikan pengalamannya saat menyosialisasikan empat konsensus kebangsaan dengan menerapkan konsep U Theory karya Otto Scharmer.

Menurut dia, U Theory sebagai tawaran model penyampai an bisa dieksplorasi lebih lanjut. Proses inti dalam U Theory ialah observe, retreatreflect, dan act.

Karena itu, jelas Rerie, langkah pertama penyampaian nilai-nilai Pancasila ialah lewat pengoptimalan ruang mendengarkan setiap persepsi dalam perumusan kebijakan, mengamati dinamika sosial dampak dari tantangan, membentuk pola pikir positif untuk membangun kesadaran sosial. “Perwujudan kebijakan pun bersumber dari hasil musyawarah sehingga pembentukan sistem atau model aksi bisa diimplementasikan,” terangnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan kewilayahan atau tantangan teritorial dan tantangan ideologi tandingan, seperti liberalisme, komunisme, dan radikalisme. (Uta/Pro/P-1)

BERITA TERKAIT