12 August 2020, 01:00 WIB

Mendagri Desak Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD


Putra Ananda | Ekonomi

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta 548 kepala daerah untuk bisa segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi covid-19.

Hal itu sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference, meminta para kepala daerah untuk benar-benar serius mengatasi dampak ekonomi yang timbul akibat pandemi covid-19.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19, menurut Tito, benar-benar dibutuhkan. Karena konsep desentralisasi jelas mendistribusikan kewenangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Mesin Pusat saja bergerak tanpa didukung daerah akan sulit untuk gaspol, demikian juga di daerah. Mesin Pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin daerah juga 548 daerah perlu juga all out. Oleh karena itu perlu ada sinergi dan keserempakan langkah Pusat dan Daerah,” beber Tito.

Tito mengingatkan tentang arahan Presiden, terutama kepada beberapa daerah yang realisasi anggarannya masih relatif rendah, agar segera merealisasikan anggarannya.

Baca juga : Pansel Minta Peran Mediasi Ombudsman RI Diperkuat

Ia menegaskan, realisasi anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Karena dalam keadaan ekonomi dan keuangan terkontraksi, belanja pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam pemulihan ekonomi.

“Untuk itu, Kemendagri diberikan tugas untuk mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk merealisasikan anggarannya.” ujar Tito.

Berdasarkan data yang diterima pada 9 Agustus 2020, realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia secara rata-rata berada pada angka 37,90 %, sedangkan untuk rata-rata nasional yakni 47,36 %. Dari data tersebut terlihat, hanya ada lima provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta 54,06 %, Kalimantan Selatan 52,49 %, Sumatera Barat 51,88 %, Sulawesi Selatan 50,25 %, dan Gorontalo 48,81 %.

Lebih lanjut, terdapat 10 Provinsi yang realisasi belanja APBD-nya berada di bawah rata-rata nasional tetapi di atas rata-rata provinsi, di antaranya Bali 47,03%, Banten 43,76 %, dan DIY 38,39 %. Kemudian, 19 Provinsi realisasi belanja APBD-nya di bawah rata-rata provinsi. Bahkan 2 Provinsi realisasi belanjanya berada di bawah angka 25%, yakni Sulawesi Tenggara 24,56 % dan Papua 21,57 %.

Untuk itu, Mendagri terus mendorong para kepala daerah untuk merealisasikan anggarannya. Realisasi anggaran tersebut bukan hanya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, namun juga sebagai instrumen pembangunan dan mendukung stabilitas ekonomi di daerah. (OL-7)

BERITA TERKAIT