10 August 2020, 23:55 WIB

Pilkada, Korupsi dan Klientelisme


Damianus Febrianto Edo, Peminat Isu Sosial dan Media | Opini

KORUPSI ibarat kanker yang mewabah di kehidupan kita. Hal itu menjadi sarana menghancurkan pekerjaan bahkan bisa menihilkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat. Lingkaran setan korupsi adalah perangkap untuk terciptanya kemiskinan yang sistematis, sehingga terdistorsinya pendapatan dan pertumbuhan masyarakat untuk sejahtera. 

Korupsi sudah menjadi santapan sehari-hari masyarakat, dan pemberitaan pun nyaris yang tak kunjung usai. Sesungguhnya, apa masalah fundamental korupsi? Mungkinkah pihak yang berwenang, elite politik mengabaikan atau berpura-pura tidak tahu. David Walsh dalam bukunya Preventing Corruption (2013), mengatakan “Memanjakan kerinduan secara tidak bertanggung jawab, menjadi tembok penghalang yang dibangun dalam korupsi."

Fenomena korupsi yang semakin canggih dan menjadi-jadi membuat perekonomian suatu bangsa masuk jurang kehancuran. Korupsi politik lokal dengan banyaknya kepala daerah yang diringkus KPK, penyelenggara pemilu yang menodai hakikat demokrasi, elite partai politik dan kartel oligarki yang berselingkuh dengan politisi dan birokrat. 

Siklus korupsi seperti ini sangat rentan dibasmi karena melibatkan orang-orang kuat. Mereka bisa saja berkelit lewat norma-norma undang-undang, berselingkuh dengan pembuat undang-undang, atau lewat cara-cara bar-bar yaitu dengan aksi kekerasan premanisme misalnya.

Itulah sebabnya, pemerintah, akademisi dan masyarakat harus menjadikan korupsi sebagai skala prioritas politik. Di tengah pilkada serentak 9 Desember 2020 politik transaksional sulit dilacak. Apalagi pandemi covid-19 yang mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan. 

Klientelisme
Klientelisme (kedekatan) menjadi hal yang biasa dalam wajah perpolitikan kita. Hal itu bisa ditengarai saat penentuan jabatan-jabatan penting baik dalam pemerintahan maupun penegakkan hukum. Dengan jalur klientelisme tersebut, oknum yang terlibat korupsi akan dilindungi dari jeratan pidana korupsi. Peran klientelisme sangat kental terjadi di birokrasi pemerintahan, maupun lembaga legislatif.

Edward Aspinall mendefinisikan patronase sebagai “distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal” (Aspinall, 2013).

Konteks politik lokal misalnya, para politisi melakukan modifikasi strategi dan cara-cara melakukan distribusi sumber daya agar tidak melanggar aturan tender proyek. 

Fenomena ini sering dikaitkan dengan korupsi yang samar dan erat kaitannya dengan perlindungan dan klientelisme. Hal itu berdasarkan hubungan patronase yakni pertukaran timbal balik antar individu, kelompok, status sosial yang berbeda maupun kekuatan politik atau pengaruh. Di sini, biasanya terjadi kongkalikong berdasarkan perkawanan lewat jalur politik.

Meskipun hukum dan peraturan sudah dibuat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas donasi politik, praktiknya tidak banyak kasus pelanggaran dana kampanye yang terungkap. Bahkan secara mendasar, aturan soal pendanaan partai politik dan kandidat dirancang untuk gagal sejak awal (Mietzner, 2015).

Klientelisme bentuk dari praktik buruk dari wajah perpolitikan kita, bahkan ruh demokrasi kehilangan tajinya. Dalam konteks demokrasi modern, masyarakat yang seharusnya memilih harus tunduk pada janji-janji politikus. Sehingga, agenda reformasi terabaikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune). 

Di negara demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat, warga memberikan suara sesuai kepentingan diri mereka; program-program yang ditargetkan dalam satu kelompok masyarakat yang termarginalkan. Dengan kata lain, program-program yang senafas dengan bingkai keadilan dan kebaikan bersama.

Dalam klientelisme redistribusi yang seharusnya, membantu semua orang miskin tetapi hanya ditargetkan untuk membantu orang miskin yang menjadi pendukungnya dalam kontestasi memenangkan saat pilkada atau pemilu. Semakin kecilnya dana subsidi dari pemerintah, malah membuat partai politik dan politisi semakin giat mencari sumber-sumber dana lain untuk membiayai aktivitas politik dan kampanye yang semakin mahal (Mietzner, 2007).

Di sini, mendegradasi kebijakan universal yang efektif menjadi sudut pandang buruk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, pengingkaran terhadap sila kelima dan kesenjangan sosial tidak merata terjadi seluruh daerah.

Oleh karena itu, klientelisme perlu diperhatikan secara mendalam di tubuh birokrasi, legislatif, lembaga-lembaga negara maupun kartel oligarki dalam bingkai korupsi. Caranya dengan memperkuat sistem good governance untuk mempersiapkan tata kelola birokrasi yang efektif, manusia dan sumber daya organisasi yang memadai. 

Akhirnya, orang yang berlabelkan klientelisme atau patronase yang mengganggu profesionalisme dalam bekerja, harus menjadi musuh bersama. Orang yang dipilih masyarakat maupun birokrasi sudah diuji kualitas dan integritasnya. Sehingga, iklim penyalagunaan kewenangan dan politik patronase atau balas jasa kecil kemungkinan terjadi.

Nyali KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diuji nyalinya, pascapilkada serentak 9 Desember 2020. Pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 akan menjadi simalakama. Peluang terjadinya politik transaksional juga besar dan sulit dipantau, apalagi sampai terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

Periode kedua Presiden Jokowi, seakan KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Padahal, komitmen dalam agenda pemberantasan korupsi kunci keberhasilan atau kegagalan terletak pada pemimpin dan agenda politik itu sendiri.

Tak terjamahnya tokoh-tokoh kuat menjadi bentuk ancaman serius dalam menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK. Hal itu jelas berdampak pada signifikan dan efektivitas taji lembaga antirasywah tersebut. Ini tentu memiliki dampak buruk terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah tinggal hitung bulan. Kasak kusuk politik lokal meminta dukungan ketua partai politik untuk maju dalam bursa calon kepala daerah sudah berjalan. Politik transaksional pun tak terbantahkan. Apakah KPK masih bisa mengendus politik transaksional? 

Oleh karena itu, pemberantasan  korupsi akan  selalu  membutuhkan  dukungan  dari presiden,  perdana  menteri,  kanselir, atau pimpinan  politik  tertinggi  suatu  negara (Quah, 1999;  Umam, 2014). Artinya, Presiden memiliki kewenangan yang besar dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi dari terpaan pihak-pihak yang ingin menggempur dan melumpuhkan KPK.

Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah dan harusnya bersegera keluar dari jebakan korupsi. Tentu ini menjadi tanggung jawab setiap lapisan masyarakat, akademisi dan negara untuk hadir memberantas korupsi. 

BERITA TERKAIT