10 August 2020, 21:08 WIB

Belum Rampung, KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Tersangka


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan 11 tersangka kasus dugaan tindak pidana suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Alasannya, proses penyidikan terhadap kesebelas orang itu belum rampung untuk dibawa ke meja hijau.

Kesebelas Anggota DPRD itu adalah Sudirman Halawa (SH), Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH), Megalia Agustina (MA), Ida Budiningsih (IB), Syamsul Hilal (SHI), dan Robert Nainggolan (RN). Selanjutnya, Ramli (R) Layani Sinukaban (LS), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Irwansyah Damanik (ID).

"Hari ini penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 10 Agustus 2020 sampai 19 September 2020 untuk 11 tersangka, yaitu SH, R, SHI, ID,MA dan IB di Tahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Kemidian RN,LS, JS,JH dan RPH di Tahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur," papar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (10/8).

Menurut dia, proses penyidikan 11 tersangka yang bermula dari perkara yang menyeret eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ini belum rampung. Dengan begitu, penyidik memutuskan untuk menambah masa penahanan selama 40 hari.

"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara," pungkasnya.

Seluruh terangka itu terlilit suap dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Mereka ditahan pertama kali pada 22 Juli. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 14 anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara periode 2004 - 2019 atau 2014 - 2019.

Suap terjadi sebagai pelicin persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Baca juga : Perkara PTDI, KPK Usut Pembuatan Kontrak

Kemudian uang haram itu digunakan untuk memuluskan persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Suap juga diberikan Gatot untuk pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Terakhir Gatot mengucurkan suap terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatra Utara tahun 2015.

Atas perbuatannya, 14 orang itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Gatot Pujo dalam kasus ini telah divonis bersalah dengan pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider enam bulan. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT