09 August 2020, 11:34 WIB

Pemerintah Diminta Dengarkan Publik Soal TNI Tangani Terorisme


Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum

PEMERINTAH diminta mengakomodasi masukan masyarakat soal pelibatan TNI dalam menangani teroris. Pembahasan harus dilakukan secara terbuka.

"Seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Julius Ibrani, Minggu (9/8).

Julius menyebut rencana pelibatan TNI menangani teroris menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat. Rencana itu dikhawatirkan mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Baca juga: Tupoksi TNI dalam Penanganan Teroris Harus Diperjelas

"Pasalnya, itu memberikan kewenangan yang luas dan berlebihan kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme," ujar Julius.

Meski begitu, Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI menangani terorisme sudah diserahkan ke DPR. Julius berharap seluruh proses pembahasan transparan.

"Pemerintah dan DPR tidak boleh menutup-nutupi RPerpres yang telah selesai tersebut dari masyarakat," tegas Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu. (OL-1)

BERITA TERKAIT