08 August 2020, 19:20 WIB

Hindari Krisis Berkelanjutan, Sektor Keuangan Wajib Dijaga


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

KETUA Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menuturkan, krisis ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19 berbeda dengan yang terjadi pada 1998 dan 2008. Sebab, kala itu hancurnya perekonomian terjadi dimulai dari adanya krisis di sektor keuangan.

“Krisis pada tahun ini berbeda dengan 98 atau 2008 atau krisis kecil pada 2013. Karena 3 masa krisis itu datang dari sektor keuangan. Sekarang ini datangnya dari sektor riil, sektor produksi. Karena tidak ada produksi dan menyebabkan sektor riil tidak bisa bekerja dan menimbulkan krisis ekonomi. Untungnya sampai sekarang sektor keuangan terjaga, walaupun ada potensi peningkatan risiko yang tinggi,” tutur Yose dalam diskusi secara virtual, Sabtu (8/8).

Yose menambahkan, pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah berhasil menjaga sektor keuangan dari krisis akibat pandemi. Itu terlihat dari kebijakan pertama yang diambil melalui restrukturisasi utang atau kredit kepada perbankan.

Namun ia tidak memungkiri memang terjadi peningkatan default maupun kredit bermasalah di perbankan sejak pandemi menyebar.

“Kelihatannya memang ada peningkatan default atau utang yang tidak dibayarkan itu naik, tapi memang tidak banyak naiknya secara umum. Salah satu sebabnya adalah pemerintah BI, OJK itu memprioritaskan sektor keuangan. Pertama kali itu sudah ada program restrukturisasi kredit dan ini kelihatannya cukup berhasil,” terang Yose.

Peningkatan risiko sektor keuangan sedianya terjadi di hampir semua negara yang terdampak pandemi covid-19. Risiko itu muncul dari jumlah utang yang dimiliki pemerintah dan korporasi. Khusus Indonesia, lanjut Yose, permasalahan utamanya ialah pada utang korporasi, terutama yang berdenominasi dolar Amerika Serikat.

“Di Indonesia risiko keuangan bukan datang dari utang pemerintah, tapi dari korporasi. Terutama yang denominasinya dolar AS. Ini cukup besar dan risikonya makin besar kalau rupiah kita terdepresiasi,” jelas Yose.

Baca juga : Jokowi Bicara Potensi Krisis Pangan di Kongres Gerindra

Lebih lanjut ia mengatakan, hal lain yang berpotensi meningkatkan risiko sektor keuangan ialah meningginya tensi politik antara Tiongkok dan Amerika. Bila itu terus berlanjut di tengah pandemi maka dampaknya akan masuk pada sektor keuangan.

Untuk mengantisipasi itu, pemerintah memerlukan jaring pengaman keuangan (Financial Safety Net) yang salah satunya adalah cadangan devisa pada bank sentral. “Jadi kalau ada shock dari luar, negara bisa bertahan kalau ada cadangan devisa yang kuat,” imbuh Yose.

“Tapi sayangnya kalau dilihat Financial Safety Net Indonesia ternyata tidak terlalu kuat. Cadangan devisa kita hanya 50%. Artinya kita memang memiliki jaring pengaman itu, tapi itu bergantung dari negara lain,” sambung Yose.

Menurutnya, menjaga sektor keuangan merupakan poin krusial yang harus dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya permasalahan yang berkepanjangan. Salah satunya ialah dengan menguatkan cadangan devisa. Bila itu dilakukan, Indonesia dapat bertahan meski sektor keuangan di negara lain berada dalam masalah.

“Kalaiu semua negara punya permasalahan finansial yang sama, kita tidak bisa meminta bantuan. Kita masih harus terus memantau situasi keuangan ini, karena kalau ini masuk ke sektor keuangan, krisis ini akan bnerlipat-lipat beratnya untuk ditangani,” pungkas Yose.

Untuk diketahui, Bank Indonesia pada Jumat (7/8) melaporkan cadangan devisa Indonesia berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah. Pada Juli 2020, cadangan devisa Indonesia berada di angka US$135,1 miliar. Itu naik signifikan dibanding bulan sebelumnya sebesar US$131,7 miliar.

Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 9 bulan impor atau 8,6 impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, menurut BI, cadangan devisa sebesar US$135,1 miliar juga berada di atas kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. (OL-7)

BERITA TERKAIT