08 August 2020, 17:24 WIB

Peningkatan Calon Tunggal Jadi Preseden Buruk Pilkada


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

JUMLAH daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada 2020 saat ini diperkirakan akan mencapai 31 daerah. Hal itu dianggap sebagai hal yang buruk dari segi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat.

"Ini menurut saya merupakan preseden buruk dalam rangka pendidikan politik dan pendidikan demokrasi," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dalam keterangannya, Sabtu, (8/8).

Guspardi mengatakan, Pilkada adalah kompetisi tentang visi dan misi antarkepala daerah. Banyaknya calon tunggal tersebut menyebabkan tidak terwujudnya substansi pilkada.

"Karena yang dihadapi kotak, kotak artinya dia tidak punya otak, dia tidak punya visi dan misi, padahal kita punya penduduk terbesar, empat terbesar dunia," ujar Guspardi.

Adanya kemungkinan calon tunggal di daerah 31 daerah tersebut membuktikan bahwa upaya untuk melakukan pendidikan politik dan demokasi telah mengalami pasang surut dalam memilih pemimpin masa depan. Hal itu menurutnya merupakan ciri demokrasi yang tidak sehat.

Baca juga : Pilkada tak Sehat Rawan Ciptakan Koruptor Baru

"Perlu ada terobosan yang dilakukan melalui undang-undang yang berkaitan pilkada atau pemilu," ujar Guspardi.

Fenomena calon tunggal yang melaju sendiri alias menghadapi kotak kosong di Pilkada juga meningkatkan potensi kecurangan.

"Turunkan threshold untuk pilkada itu salah satu cara. Syarat 5--10 persen kursi sudah cukup. Itu memudahkan banyaknya partai mencalonkan pasangan," tuturnya.

Sebelumnya Perludem memperkirakan, calon tunggal melawan kotak kosong akan terjadi di 31 daerah pada Pilkada 2020 mendatang. Daerah potensial itu terdiri dari 26 kabupaten dan lima kota dari 270 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun ini. (OL-7)

BERITA TERKAIT