07 August 2020, 13:49 WIB

Kemenag: SKB 4 Menteri Pembelajaran Masa Pandemi Dikaji Intensif


Syarief Oebaidillah | Humaniora

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) tengah mengkaji secara intensif Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembelajaran di masa pandemi.

"Sedang dikaji intensif lintas kementrian teekait. Dalam waktu dekat akan ada release bersama. Kemenag telah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi dan merespon realitas pandemi ini. Seperti pembelajaran e-learning, kuota murah dan lain-lain, " kata Plt Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag, Kamarudin Amin menjawab Media Indonesia , Jumat ( 7/8).

Seperti diketahui SKB 4 Menteri masing masing Menkes, Mendikbud, Menag, dan Mendagri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19.

SKB ini berlaku bagi satuan pendidikan formal, dari jenjang pendidikan tinggi sampai pendidikan usia dini dan pendidikan non-formal. SKB ini telah diluncurkan pada Juni lalu.

Baca juga: Mendikbud Apresiasi Kreativitas Guru dalam Pelaksanaan PJJ

Menurut Kamaruddin Amin pelaksanaan SKB tersebut dilingkungan Kemenag berjalan baik kendati ia mengakui banyak keluhan dari masyarakat terkait kelemahan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Alhamdulilla berjalan baik. Hanya saja ada keluhan dari masyarakat yang merasakan sejumlah kelemahan dari pembelajaran daring sehingga menginginkan dibukanya sekolah madrasah agar mereka bisa belajar seperti biasa. Realitas inilah yang dikaji bersama sebagai evaluasi terhadap SKB 4 menteri yang hanya membolehkan di zona hijau saja," ungkap Kamarudin.

Saat ditanya keluhan apa saja yang.masuk di Kemenag, menurut Kamarudin, antara lain dari orang tua yang harus membantu putra-putrinya belajar, kekurangan kuota internet,masalah akses atau jaringan, kejenuhan dan lain-lain.

Dia mengingatkan jika ada kesepakatan madrasah dan sekolah mau dibuka secara tatap muka penerapan protokol kesehatan adalah keharusan. 

"Sekolah atau madrasah yang akan diizinkan buka tatap muka hanyalah yang dapat menjalankan protokol kesehatan secara ketat, " pungkas Kamarudin. (A-2)

BERITA TERKAIT