05 August 2020, 15:48 WIB

Hingga 31 Juli 2020, KASN Terima Pengaduan 456 ASN tak Netral


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISIONER Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Arie Budhiman menyampaikan meski pilkada 2020 belum dilaksanakan, pihaknya sudah mendapat laporan hingga 31 Juli 2020, sebanyak 456 terkait netralitas ASN dan 344 diantaranya dinyatakan melanggar sehingga mendapatkan rekomendasi dari KSAN. 

Menurut Arie tindaklanjut rekomendasi KASN oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang bertanggungjawab memberikan sanksi bagi ASN, rendah yakni 189 (54,9%).

Baca juga: ICW: Mobilitas ASN pada Pilkada Berbahaya

"Terdapat lima top kategori pelanggaran diantaranya melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan atau bakal calon kepala daerah sebanyak 21,5% dan kampanye di media sosial sebanyak 21,3%," ujarnya dalam kampanye virtual bertajuk "Gerakan Nasional Netralitas ASN" di Jakarta, pada Rabu (5/8).

Selain itu, tiga pelanggaran lain, imbuh Arie, mengadakan kegiatan yang berpihak pada pasangan calon (13,6%), memasang alat peraga kampanye seperti spanduk, dan lain-lain (sekitar 12%), juga membuat keputusan yang menguntungkan bakal calon (11%). Senada, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko, yang juga menjadi pemateri, menyampaikan netralitas ASN banyak ditengarai karena adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan sehingga mereka melibatkan diri mendukung calon pimpinan daerah atau pimpinan daerah petahana.

Selain itu, faktor hubungan kekeluargaan antara ASN dan calon kepala daerah, dan kurangnya pemahaman dan regulasi terhadap netralitas ASN.

Disampaikannya untuk sanksi dan aturan terhadap pelanggaran netralitas ASN, diantaranya ada Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Di samping itu, ujar Teguh, upaya mencegah ASN tidak nertal saat pilkada ataupun pemilu juga dilakukan melalui perjanjian bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KSAN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2015. Meski demikian, aturan itu menurutnya perlu dikuatkan. 

Oleh karennya, pemerintah masih menyusun surat keterangan bersama (SKB) dari lima instansi, untuk membangun sinergi dan efektivitas koordinasi pengawasan ASN, upaya langkah pencegahan pada tahap sebelum dan sesudah pilkada, penjatuhan sanksi, dantata cara penanganan atas dugaan pelangggaran netralitas ASN.

"Seharusnya selesai pada Juli 2020 tapi kita coba selesaikan Agustus berharap sudah bisa disosialisaikan segera," pungkasnya. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT