05 August 2020, 11:23 WIB

Jokowi Perintahkan Fokus Tangani Stunting di 10 Provinsi


Andhika Prasetyo | Humaniora

PRESIDEN Joko Widodo meminta program penurunan angka stunting difokuskan di sepuluh provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.

"Kita fokus saja menurunkan angka stunting di sepuluh provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).

Berbagai langkah bisa dilakukan demi menurunkan jumlah bayi stunting seperti membuka akses pelayanan kesehatan seluas-luasnya bagi ibu hamil maupun balita di sepuluh provinsi tersebut.

Baca juga: Meski Pandemi Tetaplah Berikan ASI

"Pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu tetap berlangsung di tengah pandemi. Berikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan suplemen, vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI untuk balita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Upaya sosialisasi dan edukasi menjadi strategi lain yang harus dilakukan guna menurunkan angka stunting.

Kepala negara meminta kegiatan tersebut melibatkan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh-tokoh masyarakat serta relawan yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Yang terakhir, lanjut presiden, upaya penurunan angka stunting harus disinergikan dengan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai.

"Pembangunan infrastruktur dasar juga harus terus digencarkan sehingga menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," tutur Jokowi.

Sedianya, berdasarkan data Kementeruan Kesehatan, angka stunting di Tanah Air sudah menunjukkan penurunan dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019.

Namun, menurut presiden, angka tersebut masih bisa ditekan lebih dalam lagi.

"Saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%," tandasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT