05 August 2020, 11:14 WIB

Polisi Bakal Panggil Anji dan Hadi Pranoto Soal Dugaan Hoaks


Yakub Pryatama | Megapolitan

POLDA Metro Jaya (PMJ) melalui Krimsus PMJ bagian Subdit IV Tipid Siber akan memanggil musisi Erdian Aji Prihartanto atau biasa disapa Anji dan Hadi Pranoto yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks mengenai obat covid-19 melalui kanal YouTube.

"Krimsus tengah membuat rencana, rencana untuk memanggil terlapor. Untuk membuat klarifikasi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Yusri mengatakan tim penyidik masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya dugaan hoaks dalam video Youtube Anji.

Rencananya, tim penyidik pun akan mengundang pelapor untuk membawa bukti-bukti yang ada untuk dipelajari.

"Kemudian juga ada 2 saksi yang pelapor ajukan. Kita juga akan undang untuk klarifikasi," ungkapnya.

Pihak kepolisian sendiri akan mencoba mengundang ahli bahasa maupun ahli teknologi dan informasi untuk mengetahui unsur-unsur pesan di dalam konten tersebut.

"Dan setelah itu baru mengumumkan juga (pemanggilan) terlapor akan kita rencanakan. Kita masih dalami laporan ke polisi dari MA yang laporan ke PMJ," ucap Yusri.

Baca juga: Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Dugaan Hoaks Anji

Sebelumnya, Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke PMJ oleh Cyber Indonesia terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks obat covid-19 melalui kanal YouTube dunia Manji, Senin (3/8).

Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menuturkan konten yang ditayangkan Anji di Youtube pada Sabtu (1/8) telah memicu keresahan di tengah masyarakat.

Muannas menilai klaim Hadi Pranoto yang dihadirkan dalam konten mendapat banyak tentangan oleh akademisi, ilmuwan, ikatan dokter Indonesia (IDI) hingga masyarakat luas.

Para terlapor bakal dipersangkakan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 45a Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.(OL-5)

BERITA TERKAIT