04 August 2020, 23:57 WIB

Tarif Efektif PPN Produk Pertanian Tertentu Jadi 1%


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

KEMENTERIAN Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Peraturan tersebut memungkinkan petani dan kelompok petani memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak 10% dari harga jual. Dengan begitu tarif Pajak Penghasilan (PPN) menjadi 1% dari harga jual.

Dalam PMK itu juga diatur barang apa saja yang dapat menggunakan nilai lain, yaitu barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Sedangkan sebelum PMK 89/2020 terbit, barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar dikenai PPN 10% dari harga jual.

Baca juga : Petani Purbalingga Didorong Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

"Sekarang, petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain, atau mekanisme normal. Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN”, terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu melalui keterangan resmi, Selasa (4/8).

Ia menambahkan, badan usaha maupun industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1% dan tetap mengkreditkan PPN itu sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha maupun industri tersebut dinilai makin memudahkan petani.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 stdtd. PP 31 tahun 2007. Namun, pada 2013, fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013, sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.

"Sejak putusan tersebut dicabut hingga saat ini, petani masih merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya," pungkas Febrio. (OL-7)

BERITA TERKAIT