05 August 2020, 01:45 WIB

PBB Ingatkan Bencana Generasi


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

PERSERIKATAN Bangsa -Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi ‘bencana generasi’ akibat penutupan sekolah di tengah pandemi virus korona.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kemarin, saat meluncurkan kampanye Selamatkan Masa Depan Kami yang diusung PBB. Ia juga mengingatkan kembali membawa siswa bersekolah secara aman harus menjadi prioritas utama.

Data yang diterima PBB, ujar Guterres, pada pertengahan Juli terjadi penutupan sekolah di 160 negara sehingga berdampak pada lebih dari 1 miliar siswa. Selain itu, sedikitnya 40 juta anak ketinggalan sekolah pendidikan usia dini.

Hal itu terjadi di atas lebih dari 250 juta anak yang telah keluar sekolah sebelum pandemi dan hanya seperempat dari siswa sekolah menengah di negara berkembang lulus dengan keterampilan dasar.

“Kini kita menghadapi bencana generasi yang dapat menyebabkan potensi manusia jadi sia-sia, mengacaukan kemajuan puluhan tahun, dan mempertajam ketidaksetaraan yang mengakar,” kata Guterres.

Rekomendasi PBB agar pendidikan global kembali ke jalurnya muncul saat Presiden AS Donald Trump yang meminta agar sekolah kembali dibuka menghadapi penentangan dari sejumlah guru dan orangtua, sedangkan covid-19 melonjak di banyak wilayah negara tersebut.

Kekhawatiran PBB tersebut sejalan dengan apa yang tengah dipikirkan DPR RI. Kemarin Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan dana darurat pendidikan.

Desakan ini menyusul kompleksitas masalah pendidikan selama masa pandemi covid19. Dana darurat pendidikan dinilai juga menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran covid-19 yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo. Salah satu persoalan mendasar dari penyelenggaraan pendidikan selama pandemi ini ialah keterbatasan anggaran.

“Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat pendidikan sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada seperti minimnya kuota internet bagi siswa, sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait dengan rendahnya penyerapan dana covid-19,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.


Pembukaan sekolah

Polemik tentang pembukaan sekolah di masa pandemi covid-19 yang ada di masyarakat, kemarin, mendapat respons dari Kemendikbud yang bakal mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pembukaan sekolah. 

Kemendikbud ingin melihat peluang dibukanya sekolah di seluruh jenjang. “Insya Allah tidak lama lagi SKB akan kita evaluasi untuk bisa mengakomodasi keinginan masyarakat. Baik yang ingin membuka maupun yang mempertahankan untuk tidak buka,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, kemarin.

Dalam SKB 4 Menteri saat ini yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka pada tahap pembukaan awal ialah jenjang SMP, SMA, SMK, dan madrasah aliah (MA). Setelah dua bulan berikutnya, pada tahap kedua, dibuka untuk jenjang SD dan sederajat.

PAUD baru dibuka pada tahap ketiga. Artinya baru bisa dibuka dua bulan setelah jenjang SD dibuka. “Kami menyadari bahwa banyak dinamika yang terjadi di lapangan, banyak usulan juga dari orangtua, secara umum, persekolahan, atau stakeholders sekolah, menghendaki kita segera tatap muka, termasuk untuk PAUD,” pungkas Jumeri. (Ant/H-1)
 

BERITA TERKAIT