03 August 2020, 22:21 WIB

BPS Puji Demokrasi Indonesia, Ini Pendapat Pengamat Politik UI


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan, posisi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 berada di angka 74,92 dan berkategori sedang. Capaian IDI tersebut merupakan catatan positif mengenai perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Perkembangan IDI 2019 ini adalah sebesar 74,92 dibandingkan posisi IDI 2018, ada kenaikan 2,53 poin. Ini catatan yang menggembirakan bahwa demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan," ujarnya saat menampaikan rilis secara virtual, Senin (3/8).

Baca juga: Kantongi Dukungan Gerindra, Gibran: Semoga Parpol Lain Menyusul

Ia menambahkan, angka IDI masih berada di antara 60-80, artinya demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang. Menurut dia, semua elemen masyrakat harus berupaya untuk meningkatkan supaya demokrasi Indonesia semakin lama semakin baik.

Suhariyanto menambahkan, dari 11 variabel yang ada, 7 di antaranya mengalami perbaikan yakni kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, peran DPRD, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Sedangkan 4 variabel mengalami kemunduran yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil dan peran partai politik.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eka Wardhani menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2019 yang diluncurkan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan realitas yang terjadi pada 2019. Politik Indonesia begitu terpolarisasi akibat Pilpres 2019.

“Bahkan untuk beberapa aspek, kondisi tersebut masih terjadi hingga saat ini,” katanya ketika dihubungi, Senin (3/8/2020).

Ia mencontohkan nilai merah untuk kebebasan berpendapat yang indeks masih dalam kategori buruk atau di bawah 60. Akibat polarisasi, berbagai elemen masyarakat sangat sulit untuk mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kalau mengkritik, seseorang pasti akan dicap sebagai Pro-Prabowo. Banyak kritik yang kemudian diplintir oleh buzzer,” ujarnya.

Yang mengkhawatirkan pengekangan kebebasan berpendapat ini berlangsung hingga masa pandemi ini di mana pihak yang mengkritik implementasi kebijakan PSBB akan dituduh sebagai tidak mendukung pemerintah.

“Padahal kritik bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi,” jelasnya.

Terkait dengan rendahnya indeks rekomendasi DPRD kepada Eksekutif di pemerintah daerah, Sri Budi menyebutkan, hal tersebut sebagai refleksi dari situasi politik lokal yang mengkhawatirkan. Saat ini pihak eksekutif di daerah terlihat begitu dominan dalam mengendalikan pemerintahan lokal.

“Apalagi di masa pandemi ini, terlihat dominasi eksekutif di daerah begitu menguat. Hal ini sebagai bentuk dari menguatnya oligarki dan politik dinasti di daerah,” jelasnya.

Baca juga:Perma 1/2020 tak Punya Instrumen Sanksi, MA: Baru Mau Sosialisasi

Sedangkan untuk indeks Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi yang juga masuk kategori rendah, Sri Budi menyebutkan, sebenarnya hal ini juga terjadi akibat menguatnya oligarki dan politik dinasti.

“Para perempuan di daerah mungkin enggan masuk ke ranah politik karena mahalnya biaya politik. Walaupun sebenarnya ini juga berlaku ke pria juga,” pungkasnya. (Che/Iam/A-3)

BERITA TERKAIT