02 August 2020, 15:30 WIB

Pengamat: PJJ Tidak Efektif di Daerah Terpencil


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) lima bulan terakhir, pemerintah masih menerapkan kebijakan yang sama di semua daerah. Padahal setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda-beda.

"Pemerintah kita masih pukul rata kebijakannya padahal kasusnya bisa jadi beda-beda," kata Cecep saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (2/8).

Menurut Cecep, secara faktual pelaksanaan PJJ memang masih banyak kekurangan. Pemerintah tidak mengantisipasi daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal maupun siswa dan guru yang tidak siap menjalani PJJ daring.

Baca juga: Belajar dari Flu Spanyol:Perubahan Perilaku Kunci Tangani Pandemi

"Jadi pemerintah itu hanya minta anak supaya tidak ke sekolah, tetapi pelajar di rumah dengan PJJ, faktor anak-anak yang tidak punya gawai, daerah yang tidak punya jejaring, seakan-akan kurang difasilitasi oleh pemerintah," terangnya.

Menurut Cecep, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kerja sama untuk mengatasi masalah tersebut dengan dengan metode resources sharing.

"Jadi mana yang bisa di cover oleh (pemerintah) pusat, kalau bagi daerah yang tidak aja jejaringnya misal diurus sama pemerintah pusat. Melalui pemerintah daerah memfasilitasi laptop atau handphone, ini yang namanya berbagi sumber daya," tuturnya.

Dihubungi dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Serikat Guru (SGI) Kabupaten Bima, Eka Ilham mengungkapkan, selama pelaksanaan PJJ di sekolah tempatnya mengajar, yakni SMKN 1 Palibelo berjalan dengan sangat tidak efektif. Pemerintah daerah NTB menerbitkan surat edaran yang memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran daring, sementara 99 persen murid di SMKN 1 Palibelo merupakan anak petani yang perekonomiannya menengah ke bawah.

"Pembelajaran daring yang kami lakukan membuka sebuah kondisi perbedaan yang mencolok antara siswa miskin dan kaya. 30 siswa dalam satu kelas hanya tiga orang yang merespon kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom dan WhatsApp," ungkapnya.

Para siswa yang tidak merespon pembelajaran daring sebagian besar karena tidak memiliki gawai, ada pula yang tidak memiliki kuota internet, hingga kesulitan menemukan jaringan internet karena tempat tinggalnya di daerah pedesaan/pegunungan yang sulit dijangkau.

"Dalam satu minggu pembelajaran daring/pemberian materi hanya satu dan dua kali dilakukan, mengingat siswa tidak memiliki gawai dan paket internet," imbuhnya.

Ke depan, pihak sekolah berencana mengunjungi para siswa untuk membagikan modul dan LKS sebagai bahan belajar di rumah, terutama bagi siswa yang tidak memiliki gawai. Eka pun berharap pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi untuk membantu siswa dan guru dengan memberikan handphone atau internet gratis bagi satuan pendidikan.

Di sisi lain, Ketua SEGI Bengkulu Suhandi berpendapat, jika PJJ terus dilakukan, maka akan terjadi pembodohan masal terutama bagi siswa SD dan SMP karena pembelajaran daring tidak berjalan efektif akibat kesulitan gawai dan jaringan internet.

"Saran saya, pemerintah segera perbolehkan sekolah dibuka karena sekolah sudah siap," tandasnya. (H-3)

BERITA TERKAIT