01 August 2020, 16:09 WIB

Surat Terbuka Komisioner KPAI: Nadiem tidak Mampu Urus PJJ


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti menulis surat terbuka untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Salah satu poin yang disampaikan dalam surat tersebut yakni, Retno menilai Nadiem tidak mampu mengatasi persoalan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi puluhan juta siswa di Indonesia selama masa pandemi covid-19 lima bulan terakhir.

Baca juga: Nadiem Makarim Lebih Produktif tanpa Medsos

“Tidak terlihat langkah-langkah konkret Kemendikbud mengatasi berbagai kendala PJJ, padahal hasil survey berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama,” tulis Retno dalam suratnya, Sabtu (1/8).

PJJ merupakan hal baru bagi anak, orang tua, maupun sekolah, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki bekal cukup untuk menjalaninya. Berdasarkan survei KPAI, PJJ fase pertama berjalan tidak efektif, 77,8 persen responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah dengan rincian, 37,1 persen siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stress, 42 persen siswa kesulitan daring karena orang tua tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6 persen siswa mengalami kesulitan melaksanakan PJJ daring karena tidak memiliki peralatan seperti handphone, PC, maupun laptop.

“Orang tua juga ikut tertekan saat mendampingi anak-anaknya melakukan PJJ secara daring, karena harus mengingatkan berbagai tugas belajar, mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Orang tua juga harus mengirim tugas-tugas anaknya kepada gurunya dalam bentuk foto dan video. Terbayang beratnya jika orang tua memiliki anak lebih dari satu yang bersekolah, termasuk beratnya kuota internet yang harus ditanggung orang tua,” imbuhnya.

Selain itu, pelaksanaan PJJ telah menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Siswa dari kelas ekonomi menengah ke atas terlayani PJJ secara daring karena memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk belajar daring. Namun, anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ.

“PJJ daring juga bias kota dengan desa dan bias Jawa dengan luar Jawa. 54 persen dari 608 ribu anak di Papua tidak terlayani PJJ daring karena tidak memiliki semuanya, termasuk listrik,” tuturnya.

Retno mengungkapkan, dalam beberapa kasus, anak-anak yang tidak bisa mengikuti PJJ maupun ujian secara daring dianggap tidak mengumpulkan tugas sehingga nilai koginitifnya banyak yang tidak tuntas. Bahkan nilai sikap diberi C sehingga anak tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Setidaknya terdapat tiga laporan yang diterima KPAI terkait siswa tidak naik kelas karena tidak mampu mengikuti PJJ secara daring.

“Mas Menteri, anda memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab besar bagi pelayananan dan pemenuhan hak atas pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, dengan kewenangan besar yang anda miliki, seharusnya anda dapat meringan beban dan derita anak-anak Indonesia dalam PJJ fase kedua,” ucapnya.

Guna memperbaiki pelaksanaan PJJ pada fase kedua, Retno pun meminta Nadiem untuk membatalkan program organisasi penggerak serta mengalihkan anggaran dari program tersebut sebesar Rp595 miliar untuk mengatasi masalah PJJ seperti menggratiskan internet, memberikan bantuan gadget bagi siswa miskin dan guru honorer, segera menyelesaikan kurikulum darurat, hingga berkoordinasi dengan Kementerian Desa terkait penggunaan dana desa untuk membantu penyediaan fasilitas wifi dan komputer milik desa bagi siswa melakukan PJJ.

Baca juga: Gaya Pakaian Mas Menteri Nadiem Dibandingkan dengan Zuckerberg

“Akhir kata, saya sebagai seorang ibu dan warga negara di Republik ini berharap banyak pada anda untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas milineal anda sebagai Mendikbud, didampingi para staf khusus Anda yang mayoritas milenial dan lulusan pendidikan luar negeri untuk menyelesaikan masalah pendidikan di era pandemi, khususnya terkait PJJ. Saya menunggu gebrakan anda bagi kepentingan terbaik untuk anak-anak Indonesia,” tutupnya. (Aiw/A-3)

BERITA TERKAIT