01 August 2020, 11:35 WIB

Melawan Perdagangan Orang, Mengetuk Tanggung Jawab Bisnis


Among Pundhi Resi, Mahasiswi Pada Program Pasca Sarjana Coventy University, UK, jurusan Maritime Security, National Program Officer for Counter Trafficking and Labor Migration, IOM Indonesia  | Opini

SATU bulan menjelang peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Manusia pada 30 Juli setiap tahunnya, Kepolisian berhasil mengungkapkan dua kasus besar jaringan perdagangan orang lintas negara pada kapal tangkap ikan berbendera asing Long Xing 629 dan Lu Huang Yuan Yu 118. Sepuluh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus ini. 

Menariknya, dari 10 orang ini, tiga di antaranya menduduki jabatan penting dalam perusahaan yakni mantan direktur PT SMG, direktur PT MTB serta komisaris PT MTB. Ini tentu menggembirakan. Kabar baik yang menjadi oase di tengah kebuntuan pertanggungjawaban korporasi pada perkara perdagangan orang. 

Menyeret korporasi untuk bertanggung jawab atas kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh pengurusnya bukanlah perkara mudah. Terlebih ketika kejahatan tersebut melibatkan berbagai negara, seperti pada kasus Long Xing 629 dan Lu Huang Yuan YU 118. Faktor penyebabnya adalah beragamnya pemahamam aparatur hukum dalam menafsirkan tanggung jawab korporasi, sistem hukum yang berbeda antar negara, serta kepentingan politik internasional dari negara-negara yang terlibat. 

Dari penelusuran pada Direktori Putusan MA selama kurun waktu 10 tahun (2010-2020), penulis hanya menemukan empat catatan kasus yang berhasil menyeret korporasi. Dua perkara di PN Tual, satu perkara di PN Jakarta Barat dan satu perkara di PN Semarang. Sayangnya, satu kasus terakhir dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan dan dakwaan. Sedangkan tiga perkara lainnya dinyatakan dan ditetapkan sebagai perkara perdagangan orang pada sektor perikanan dengan operator kapal dan agensi perekrut sebagai pelaku. 

Perikanan tangkap dan perdagangan orang
Sudah sejak lama sektor perikanan tangkap disorot sebagai sektor yang rentan akan perdagangan orang dan perbudakan modern. Berbagai laporan dari Lembaga PBB, seperti UNODC, ILO dan IOM telah mengungkapan fakta-fakta perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap di berbagai negara, termasuk Indonesia. Proses perekrutan yang panjang, jam kerja kerja yang tak menentu dan jauh dari jangkauan pengawasan aparat menjadi penyebabnya. Terlebih lagi, lokus kejahatan dari perekrutan hingga fase eksploitasi melibatkan banyak negara dan aktor, termasuk sektor bisnis.  

Pertama, proses perekrutan penuh dengan tipu daya dengan iming-iming gaji tinggi. Tanpa disertai informasi yang jelas mengenai kondisi dan tempat kerja, membuat banyak orang tergiur. Seperti halnya pada kasus Long Xing 629, para awak kapal tidak pernah dijelaskan mengenai bendera kapal, maupun wilayah jelajah dan tangkapan kapal. 

Kedua, natur pekerjaan penangkapan ikan yang berada di tengah laut jauh dari jangkauan siapa pun, membuat akses komunikasi pekerja dengan dunia luar terbatas. Belum lagi cuaca ekstrim yang cenderung berbahaya, serta ritme dan jam kerja tak menentu. Kondisi ini menjadikan risiko kecelakan kerja dan kematian mengintai setiap saat. Ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental para pekerja. Kajian yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM, 2016) mengungkapkan bahwa 96% awak kapal perikanan mengaku mendapatkan kekerasan selama bekerja. 

Kondisi kerja yang tidak manusiawi, tanpa dilengkapi alat kesehatan dan keselamatan kerja. Penuh ancaman dan kekerasan. Bahkan beberapa korban menyatakan tidak mendapat makanan dan minuman yang layak. Pengabaian dan pembiaran atas kondisi tersebut digunakan sebagai salah satu cara untuk mengendalikan korban

Ketiga, dengan dalih menjaga kapal dari ancaman perompak, para operator kapal kerap melengkapi para perwira kapal dengan senjata api. Beberapa bahkan menyewa jasa petugas keamanan bersenjata. Sayangnya, keberadaan pasukan ini justru digunakan untuk menakut-nakuti. Memaksa para awak kapal bekerja sesuai keinginan operator kapal, tak peduli jam dan kondisi. Mereka diharuskan bekerja 18-20 jam bahkan 24 jam non-stop, terutama pada saat musim panen tiba. Alasan sakit, tidak menggugurkan kewajiban untuk bekerja, seperti pada video yang beredar viral di kapal Lu Huang Yuan YU 118.

Kerangka perlindungan, penghormatan dan pemulihan hak 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights secara jelas dan tegas menyerukan perlunya tanggung jawab korporasi. Pengawasan rantai pasokan bisnis harus dijalankan, tanpa terkecuali. Besar kecil cakupan bisnis dan keuntungan yang dihasilkan bukanlah penentu. Poin ke 12 dari prinsip ini menyebutkan bahwa tanggung jawab korporasi harus mengacu pada hak asasi yang diakui secara internasional dan meliputi prinsip dasar hak di tempat keja, sebagaimana ditetapkan Organisasi Buruh Internasional (ILO). 

Panduan ini juga mengatur bahwa korporasi berkewajiban untuk menghindari penyebab ataupun berkontribusi pada tidak terpenuhinya penghormatan HAM. Perlindungan dan penghormatan ini harus dijalankan pada seluruh tahapan operasional. Mulai dari perekrutan pekerja, penyiapan produk, layanan yang diberikan hingga hubungan bisnis yang dijalankan oleh korporasi. Melihat pada penjelasan ini, maka semua sektor bisnis, tak terkecuali pada industri perikanan tangkap, memiliki kewajiban sama. Agensi perekrut, operator kapal, dan perusahaan perikanan wajib melindungi, menghormati dan memulihkan hak-hak pekerjanya. 

Pada kasus Long Xing 629 dan Lu Huang Yuan Yu 118, sangatlah dimungkinkan bahwa operator kapal dan perusahaan perikanan tidak memahami praktik yang dilakukan oleh agen perekrut di Indonesia. Hal ini bukan berarti operator dan perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kenyataan bahwa operator kapal dan/atau perusahaan perikanan membayar biayai proses perekrutan dan mendanai keberangkatan pekerja melalui agen perekrut, artinya mereka terlibat dalam proses perekrutan. Maka keduanya juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perekrutan dilakukan secara etis dan tidak melanggar prinsip di atas. 

Kondisi kerja yang tidak memenuhi kriteria kerja layak dan perlakuan semena-mena oleh operator kapal, tidak berarti melepaskan tanggung jawab agen perekrut dan perusahaan perikanan untuk memantau setiap tahapan proses pasokan rantai bisnis mereka. Keuntungan terus mengalir dari setiap tetes keringat awak kapal perikanan yang dengan terpaksa harus menjalani hari-hari kelam. Eksploitasi dan perbudakan tampak nyata di sini.

Tantangan dan peluang 
Salah satu soal yang sering dibincang dalam isu perlindungan dan pemulihan hak pekerja pada kapal penangkapan ikan adalah layer pertanggungjawaban dari setiap entitas bisnis yang terlibat. Selain itu, penangkapan ikan memiliki yurisdiksi hukum yang didasarkan atas rezim kelautan. Mengacu pada Hukum Kelautan, UNCLOS semakin menambah kompleksitas sudut pandang dan deret panjang aktor yang terlibat. Meski demikian, ada beberapa peluang yang dapat digunakan untuk memaksa pertanggungjawaban para pihak di sektor bisnis. Tidak hanya pada agen perekrut semata, tetapi juga operator dan perusahaan perikanan itu sendiri, bahkan buyer. 

Sejak 2007, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Indonesia juga meratifikasi Protokol Palermo 2000, sebuah protokol yang mengatur peran serta dan tanggung jawab negara anggota dalam menghapus dan memerangi perdagangan orang pada 2009. Kemudian, pada 2017, Indonesia juga meratifikasi Konvensi ASEAN Melawan Perdagangan Orang melalui UU No 17 Tahun 2017.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 21 Tahun 2007 mengatur bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum pelaku perdagangan orang. Maka mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dapat disangkakan sebagai pelaku kejahatan. Pada dua kasus diatas, aparat penegak hukum sudah memanfatkan pasal ini dengan apik untuk menindak agen perekrut. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk menjerat operator maupun pemilik usaha. 

Keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum dapat ditutupi dengan menggunakan peluang mutual legal assistance maupun melalui police to police cooperation. Selain saluran ini, Indonesia juga dapat memanfaatkan saluran diplomasi bilateral dan multilateral lainnya baik melalui ASEAN Dialogue Partner, maupun keanggotaan diberbagai forum dan organiasi internasional seperti Interpol, ILO, International Maritime Organization (IMO), FAO, UNODC dan IOM.

Tanggung jawab perusahaan perikanan dan operator kapal, juga dapat dimintakan melalui audit dan sertifikasi perikanan. Berbagai lembaga sertifikasi perikanan internasional seperti Marine Stewardship Council (MSC) dan International Seafod Sustainable Foundation (ISSF) sudah memulai proses sertifikasi berbasis HAM. Keduanya melakukan audit kepatutan pada kapal dan perusahaan perikanan. Data yang mereka kumpukan bisa dijadikan jendela untuk pengungkapan jaringan rantai pasokan bisnis, termasuk buyer dari produk perikanan tersebut. 

Terakhir, yang tak kalah penting adalah perlunya menggaungkan isu kerja paksa, perdagangan orang dan tanggung jawab bisnis secara benderang. Edukasi, promosi dan asistensi harus diberikan secara simultan. Tak ada tabu untuk bicara isu perdagangan orang di sektor perikanan tangkap. Menuntut tanggung jawab korporasi adalah lumrah dan mengulurkan tangan untuk melindungi, memenuhi serta memulihkan hak pekerja kapal perikanan adalah kewajiban semua pihak, termasuk sektor bisnis.

Penulis terlibat dalam penanganan beberapa kasus perdagangan orang pada sektor perikanan bersama Satgas 115 seperti kasus perbudakan Benjina dan Ambon, perdagangan orang 11 ABK Indonesia di Iran, perdagangan orang ABK Indonesia di Thailand, dll. Selain itu, penulis juga berkontribusi pada penulisan riset mengenai Laporan Perdagangan Orang, Kerja Paksa dan Kejahatan Perikanan yang diterbitkan oleh Coventry University, IOM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016) serta kajian Fish for Export sebuah kajian yang memotret rantai pasokan tuna dari Indonesia dan Thailand ke Uni Eropa dan UK. Kajian ini diterbitkan oleh Coventry University dan CSOP Universitas Indonesia pada 2019. 

BERITA TERKAIT