01 August 2020, 05:17 WIB

RUU Cipta Kerja sudah Lama Ditunggu


Cah/P-3 | Politik dan Hukum

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja seharusnya sudah dibuat pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pasalnya, regulasi itu fokus meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Itu memang sebenarnya sudah keharusan yang seharusnya Indonesia sudah melakukan sejak bertahun-tahun yang lalu,” ungkap pengamat ekonomi-politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan investasi menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kondisi itu bukan hanya karena investor luar tak ingin masuk, melainkan juga keengganan investor dalam negeri.

Menurutnya, salah satu permasalahan yang menghambat investasi ialah tumpang tindih peraturan dan kewenangan pemerintah pusat-daerah, perizinan berbelit, hingga tenaga kerja.

Oleh karena itu, kata Yose, pemerintah memerlukan langkah cepat untuk melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi melalui RUU Cipta Kerja.

“Makanya perlu dilakukan secara langsung, secara komprehensif. Ini ialah ide dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut,” paparnya.

Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Handry Imansyah, menyatakan RUU Cipta Kerja diperlukan untuk mengatasi masalah perekonomian nasional. Regulasi itu bisa menjadi jalan tengah bagi semua pihak.

“Intinya kita membuat peraturan atau hukum untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.

Berdasarkan data, dia menyebut Indonesia tidak masuk urutan atas sebagai negara di ASEAN yang menjadi pilihan investasi. Indonesia berada di bawah Thailand, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Semenara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menuntaskan 3.172 daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Pembahasan ribuan DIM dilakukan di tengah masa reses.

“Tersisa 3.480 DIM (untuk dibahas),” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

Dia meyakini pembahasan 1.430 DIM bakal cepat karena hanya perubahan redaksional. Baleg, sambungnya, telah menyepakati empat hal terkait omnibus law ciptaker, antara lain, substansi kata izin yang tertuang dalam DIM akan diganti menjadi perizinan berusaha.

Selain itu, Baleg menyepakati konversi kelompok kewenangan teknis menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Cah/P-3)

BERITA TERKAIT