01 August 2020, 03:15 WIB

BJB Siap Salurkan Dana dari Pemerintah


BY/E-1) | Ekonomi

BANK Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank BJB) secara resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi salah satu bank penerima simpanan dana pemerintah. Penyimpanan dana di Bank BJB merupakan bentuk dukungan dari pemerintah agar Bank BJB dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya mandat untuk melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan, kerja sama ini secara simbolis dilakukan melalui penandatanganan perjanjian antara pihaknya dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadyanto serta disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7).

Yuddy mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana sebesar Rp2,5 triliun tersebut sesuai peruntukan yang diharapkan. Salah satunya untuk menstimulasi perekonomian
lewat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang menjadi jantung perekonomian negara.

“Bank BJB akan bergerak cepat untuk melaksanakan amanat dari negara ini. Pada prinsipnya, kami mendukung penuh agenda pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi
kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan rentan terdampak krisis. Kami akan menjalankan fungsi intermediasi perbankan sebaik-baiknya sambil tetap memegang teguh prinsip prudential banking,” kata Yuddy.

Sejauh ini, Yuddy mengatakan Bank BJB sudah menyusun sejumlah rencana partisipasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk untuk memanfaatkan secara optimal
penempatan dana pemerintah.

Bank BJB juga telah secara kontinyu menunjukkan dukungannya kepada pemerintah me lalui pelaksanaan-pelaksanaan instruksi pemulihan ekonomi, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, fokus pembiayaan kepada UMKM, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM lewat program-program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat (Pesat) ataupun sejumlah turunannya. Sesuai dengan ketentuan, dana pemerintah ini tak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan
tran saksi valuta asing (valas). (BY/E-1)

BERITA TERKAIT