31 July 2020, 11:20 WIB

Tangkap Joko Tjandra, ICW Apresiasi Polri


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengapresiasi kinerja Polisi RI yang berhasil menangkap terpidana cessie Bank Bali Joko Tjandra. ICW mendesak Korps Bhayangkara mengusut tuntas semua pihak yang sebelumnya membantu dan melindungi Joko yang menjadi buron sejak 2009 ini.

"ICW mengapresiasi langkah Polri yang akhirnya berhasil meringkus buronan kelas kakap, terpidana kasus korupsi, Joko Tjandra," tegas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan resmi, Jumat (31/7).

Menurut dia, ICW mendesak Joko Tjandra agar kooperatif dalam menjalani masa hukuman serta memberikan informasi kepada penegak hukum tentang pihak-pihak mana saja yang turut membantunya dalam pelarian selama 11 tahun terakhir.

Di luar dari itu, kata dia, terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus juga segera dituntaskan lembaga-lembaga terkait. Seperti Polri harus mengembangkan kemungkinan petinggi korps bhayangkara lain yang terlibat membantu pelarian Joko Tjandra.

"Polri harus segera menetapkan Joko Tjandra sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Adapun poin ini merujuk pada tindakan yang bersangkutan saat menggunakan surat jalan dari Polri agar bisa melarikan diri," paparnya.

Polri harus segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Joko Tjandra atau pun advokatnya terhadap pihak-pihak yang membantu pelariannya selama ini.

iCW juga meminta Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja dari Tim Eksekutor pencarian buronan Joko Tjandra. Sebab, tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus terpidana kasus korupsi tersebut.

"Kejaksaan Agung harus mendalami terkait kepentingan atau motif dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari ketika menemui Joko Tjandra. Jika ada aliran dana dari Joko Tjandra terhadap yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice," ujarnya.

Tak hanya itu, ICW juga mendesak agar korps adhyaksa segera memberhentikan yang bersangkutan sebagai Jaksa di Kejaksaan Agung. "Juga KPK harus segera berkoordinasi, baik dengan Kepolisian atau Kejaksaan, untuk dapat menangani dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Joko Tjandra atau pun advokatnya serta dugaan obstruction of justice," katanya.

Baca juga : Penangkapan Joko Tjandra Atas Perintah Langsung Jokowi

DPR, kata Kurnia, agar segera mengajukan hak angket terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelarian dari Joko Tjandra, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Intelejen Negara (BIN). Pelarian Joko Tjandra ini mestinya dapat dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM tepatnya Dirjen Imigrasi, dan BIN. Sebab, jika tidak ada evaluasi mendalam, maka tidak menutup kemungkinan di masa mendatang buronan korupsi lainnya akan melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan Joko Tjandra.

Mesti diingat Joko Tjandra ini hanya satu dari sekian banyak buronan yang masih tersebar di beberapa negara. Catatan ICW, masih tersisa 39 buronan korupsi lagi yang belum dapat ditangkap oleh penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. "Tentu ini harus menjadi fokus bagi pemerintah, terlebih lagi jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh para buronan tersebut terbilang fantastis, yakni mencapai R53triliun," pungkasnya. (P-5)

BERITA TERKAIT