30 July 2020, 13:25 WIB

Setelah 6 Bulan Darurat Covid-19, WHO Masih Dirundung Kritik


Faustinus Nua | Internasional

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 6 bulan lalu menyatakan virus covid-19 sebagai darurat internasional. Keputusan itu menuai banyak kritikan lantaran dinilai sudah terlambat. Kritik-kritik terhadap langkah WHO yang lambat dalam menanggapi pandemi covid-19 terus berlanjut hingga saat ini.

Presiden AS Donald Trump awalnya mengatakan WHO gagal meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas perannya dalam penyebaran covid-19. Alhasil, dia memutuskan AS untuk keluar dari keanggotaan organisasi kesehatan dunia itu.

Para profesional medis juga mengatakan telah ditemukan banyak kekurangan dalam tubuh organisasi tersebut. WHO membutuhkan reformasi dalam menghadapi pandemi covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 650.000 orang.

Selain itu, para pejabat mengatakan bahwa pandemi covid-19 juga telah dipolitisasi. Dan kurangnya kepemimpinan di beberapa negara telah menghambat respons penanganan yang efektif.

"WHO bukan murni organisasi teknis. Mereka sangat diplomatis. Mereka memiliki peran politik untuk dimainkan dan sering saya pikir adil untuk mengatakan langkah itu (penanganan pandemi) lambat," kata Keiji Fukuda, seorang profesor klinis di Universitas Hong Kong yang sebelumnya bekerja untuk WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 di AS Melewati 150 Ribu

Fukuda dalam panel online pada Rabu (29/7) yang diorganisir oleh East West Center di Hawaii mengatakan WHO dan direktur jendralnya Tedros Adhanom Ghebreyesus, lambat memberi informasi bahwa virus covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia. WHO juga lambat untuk memperbarui pedoman tentang pemakaian masker.

Kritik lain datang pada awal Juli, ketika hampir 240 ilmuwan dari seluruh dunia menandatangani surat yang menyerukan lembaga kesehatan untuk mengakui bahwa Sars-CoV-2, nama resmi virus yang menyebabkan covid-19, bisa berada lebih lama di udara.

Ada pun, covid-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) pada 30 Januari. Lalu pada 11 Maret WHO menetapkannya sebagai pandemi. Hal itu juga dinilai terlambat.

Michael Osterholm, seorang profesor epidemiologi dari University of Minnesota, dalam kesempatan yang sama mengatakan penundaan itu menahan negara-negara untuk bersiap menghadapi penyebaran wabah. Definisi WHO tentang pandemi mengacu pada penyebaran penyakit baru di seluruh dunia, sementara PHEIC meminta komunitas internasional untuk menyiapkan tanggapan terkoordinasi.

Mary-Louise McLaws, seorang profesor di Universitas New South Wales Sydney mengatakan bahwa tonggak utama mendeklarasikan PHEIC dirancang untuk memberi sinyal kepada negara-negara bahwa mereka perlu mulai bersiap.

"Orang-orang mengeluh tentang lambatnya WHO dalam mengumumkan pandemi. (Tetapi) PHEIC jauh lebih penting daripada menyebut sesuatu pandemi," kata McLaws, yang juga bagian dari panel penasihat ahli WHO untuk tanggapan covid-19.

"Ketika PHEIC diumumkan, secara hukum negara anggota harus benar-benar mulai mempersiapkan rencana mereka. Jadi pada 30 Januari, ketika Dr Tedros mengumumkan PHEIC, saat itulah setiap negara harus mulai bersiap".

Kritikan terhadap organisasi kesehatan itu menjadi penting untuk menghadapi berbagai kemungkinan pandemi di masa depan. WHO selaku pemimpin dalam menghapi pandemi global harus merespons dengan cepat dan memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk bisa diikuti megara-negara anggotanya. (SCMP/OL-14)

 

BERITA TERKAIT