30 July 2020, 06:30 WIB

Menjaminkan Risiko Kredit Menggerakkan Roda Perekonomian


dro/S1-25 | Ekonomi

PANDEMI covid-19 telah melumpuhkan perekonomian di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Hal itu menimbulkan ketidakpastian berusaha yang berakibat menaikan tingkat risiko bisnis. Pada akhirnya ketidakpastian menghambat penyaluran kredit perbankan ke korporasi yang membutuhkan modal kerja.

Meskipun memiliki kemampuan dan likuiditas, perbankan sulit menyalurkan kredit akibat ketidakpastian ini.

Oleh sebab itu salah satu langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selain memberikan stimulus likuiditas bagi lembaga keuangan. Kemenkeu menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk memberi penjaminan kredit korporasi padat karya.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Daniel James Rompas mengungkapkan LPEI merasa mendapat kehormatan untuk turut dapat berperan langsung dalam PEN.

Selama ini, mandat LPEI lebih kepada pembiayaan ekspor nasional. Namun, dengan perluasan mandat, LPEI dapat lebih berperan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang dicanangkan Pemerintah.

“Diharapkan dengan adanya perluasan mandat tersebut baik debitur atau nasabah yang berorientasi ekspor maupun yang subtitusi impor dapat diberikan fasilitas kredit dari perbankan,” tutur Daniel di Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam praktiknya, LPEI dapat memberikan penjaminan risiko bagi kredit yang diberikan perbankan ke dunia usaha untuk meningkatkan risk appetide perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada sektor usaha terdampak akibat pandemi.

Daniel menerangkan, LPEI menjalankan fungsi pemerintah dalam hal ini menjadi akselerator dalam proses perkreditan tersebut. Dengan begitu akan membuat perbankan percaya diri dalam memberikan kredit kepada para debitur korporasi. “Untuk besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp10 miliar sampai dengan Rp1 triliun,” tutur Daniel.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan yang diberikan sebesar 60% dari nilai kredit, untuk sektor-sektor prioritas.

Sektor prioritas yang dimaksud antara lain hotel dan restoran, otomotif, TPT dan alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, dan produk
kertas.

Selain itu, dalam program penjaminan ini, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100% atas kredit modal kerja
sampai dengan Rp300 miliar dan 50% untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun.

Untuk skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

“Flow-nya sangat simpel dan kami berharap dengan mekanisme yang sederhana tersebut perbankan lebih percaya diri dalam memberikan kredit,” tutur Daniel.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan program tersebut bertujuan
untuk menunjang kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.

Diharapkan melalui program itu, pelaku usaha dapat menghindari aksi pengurangan tenaga kerja.

“Program ini menjadi sangat penting agar menjadi daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan juga bisa meningkatkan kredit modal kerja,” terang Airlangga.

Mitigasi risiko

Meski program ini memiliki tujuan utama untuk menjaminkan kredit dan mengurangi risiko bagi perbankan, Daniel menegaskan mitigasi risiko suatu kredit tetap menjadi salah satu keutamaan dalam menjalankan program ini agar mencegah fraud.

“Secara umum penjaminan ini diberikan kepada debitur eksisting nasabah perbankan yang sebelum pandemi merupakan nasabah yang baik dan lancar. Namun akibat pandemi mereka mengalami masalah dalam hal penjualan, bahan baku atau kinerja yang menurun,” tutur Daniel. Kredit tambahan modal kerja, akan mengikuti ketentuan yang diatur OJK dan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

“Saya yakin hal itu tetap dianut oleh perbankan, setelah di evaluasi perbankan dan kemudian dinyatakan layak mendapatkan tambahan modal kerja, kemudian LPEI dan PT PII datang sebagai special mission vehicle pemerintah untuk memberikan penguatan kredit, yakni bahwa kredit tersebut risikonya turut dijamin oleh pemerintah melalui LPEI dan PT PII,” ungkap Daniel.

Meski demikian, katanya, debitur diharapkan melakukan usaha dengan baik dan berinovasi agar usaha mereka lancar, serta mampu menyelesaikan pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan syarat utama korporasi yang mendapatkan program itu mengacu kepada PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020. Yang isinya antara lain, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Selain itu, pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum
dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi covid-19. (dro/S1-25)

BERITA TERKAIT