29 July 2020, 22:27 WIB

Praktik Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PRAKTIK oligraki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor calon kepala daerah. Sehingga mereka yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan para elit tersebut dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). 

Demikian hal yang mengemuka dalam webbinar bertajuk "Oligarki dalam Pilkada 2020" yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, pada Rabu (29/7).

"Proses politik yang dipengaruhi oleh praktik akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elit (oligarkhi). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembentukan Paripurna Pemantauan Pemilu 2020 Daerah Hairansyah mengatakan Komnas HAM menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah daerah seperti kasus konflik agraria, pengusaan sumber daya alamn dan lingkungan hidup, pengabaian hak masyarakat adat, dan perburuhan.

Menurutnya, proses pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, kepada daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarajat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis dalam diskusi itu menjelaskan oligarki akan semakin subur pada pilkada 2020. Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu aktvitas partai dikelola jauh dari prosedur demokratis yang terbuka.

"Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih sebagai sekretaris daerah," imbuhnya.

Menurutnya ada sejumlah hal yang berkontribusi membuat regulasi semakin subur antara lain regulasi yang didesain untuk lebih mempermudah masuknya oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, calon syarat perseorangan semakin berat dan mahal

Lalu, adanya eksklusivitas rekrutmen, yang mana pengambilan keputusan untuk pencalonan kepala daerah ditentukan oleh segelintir orang di partai politik, dan penegakan hukum pilkada yang lemah.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, pada kesempatan yang sama mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan.

"Tidak heran menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20-30 miliar," ucapnya.

Selain itu, politik uang seperti vote buying (jual-beli) suara, serangan fajar, termasuk mengebom satu wilayah dengan kekuatan uang juga kerap terjadi saat pilkada. Sehingga, modus paktik oligraki terjadi di hampir semua proses politik.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik UNISKA Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Uhaib As'ad, pada kesempatan itu menyampaikan praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan. 

Ia mengungkapkan pengusaha yang punya kepentingan atas sumber daya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal. Uang, tuturnya, sangat dominan dalam proses demokrasi. Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elit oligarki, mengembalikan uang tersebut.

"Maka terjadi perselingkungan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada proses transaksional sebelum pilkada sehingga sumber daya alam menjadi jaminan," tukasnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT