29 July 2020, 22:15 WIB

Daerah Diharapkan Punya Strategi Komunikasi Penanganan Stunting


Ihfa Firdausya | Humaniora

PEMERINTAH pada 2019 telah menetapkan 260 kabupaten/kota sebagai prioritas penanganan stunting. Sebanyak 260 kabupaten/kota ini diharapkan mempunyai regulasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi penanganan stunting.

Namun, berdasarkan data Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), hingga 2019 baru ada 70% kabupaten/kota yang mempunyai regulasi dan baru 39% yang mempunyai strategi komunikasi.

Baca juga: Indonesia Siapkan Laporan Tahunan Bencana SFDRR

Karena itu, kabupaten/kota ini diharapkan mempunyai peraturan yang berhubungan dengan strategi komunikasi. Di samping peraturan, mereka juga diharapkan mempunyai strategi komunikasi.

"Ketika ini menjadi komitmen di daerah, hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan, informasi, misal tentang mengelola gizi dengan baik, bisa terpenuhi. Itu menjadi tugas kita, pemerintah, dan berbagai pihak," kata Kepala Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kesehatan, Marlina Ginting, dalam webinar Peran Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting, Rabu (29/7).

"Kita Indonesia sangat bervariasi sehingga strategi komunikasi kita harapkan benar-benar berdasarkan muatan lokal," imbuhnya.

Marlina mengatakan bahwa pendekatan komunikasi menjadi penting dalam upaya memberikan pemahaman mengenai stunting kepada masyarakat.

Selain melakukan kampanye perubahan perilaku di masyarakat, lanjutnya, Kementerian Kesehatan ini juga fokus agar petugas kesehatan mempunyai kapasitas untuk melakukan komunikasi langsung.

"Tidak sekadar menyampaikan, tapi dia tahu sampai di mana pemahanan masyarakat tentang gizi dan perilaku-perilaku yang sesuai," jelasnya.

Ada empat pendekatan komunikasi yang dilakukan Kemenkes. Antara advokasi kebijakan, kampanye publik lewat pemanfaatan media massa/media sosial, mobilisasi sosial yang melibatkan dan memotivasi pemangku kepentingan, dan komunikasi antarpribadi dengan pemanfaatan komunikasi tatap muka.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Komunikasi Perubahan Perilaku Yayasan Cipta Cara Padu, Risang Rimbatmaja, menyebut yang terpenting adalah memahami masalah komunikasi yang terjadi masyarakat. Pasalnya, permasalahan komunikasi di setiap daerah berbeda-beda.

"Kalau persoalannya orang gak punya uang buat beli ikan dan gak ada sumber-sumber protein. Komunikasi perubahan perilaku bisa apa? Jadi pahami dulu masalah komunikasinya," katanya.

Di sisi lain, masalah komunikasi ini tidak selalu menyoal meningkatkan pengetahuan masyarakat. Risang mencontohkan, di suatu daerah terdapat adat-istiadat bahwa jika belum dilakukan acara selamatan bagi seorang bayi yang baru lahir, si bayi tidak boleh keluar rumah.

"Ada yang 1,5 tahun umur anak belum diselamatin dan selama itu belum keluar rumah. Jadi layanan-layanan posyandu, puskesmas, gak ada," ujarnya.

"Kalau kita tidak memahami masalahnya dan hanya menyasar si ibu itu, berarti kita menyasar orang yang sebetulnya adalah korban," imbuh Risang.

Masalah seperti di atas, katanya, tentu harus dicarikan solusi komunikasi yang berbeda.

"Entah kita berusaha untuk melonggarkan adat yang ada sedikit norma agamanya. Berarti kita bicara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Pemahaman itu menjadi penting supaya solusinya tidak keliru," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Tanoto Foundation sebagai lembaga filantropi yang memiliki fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menawarkan program untuk memfasilitasi kabupaten/kota membuat regulasi terkait komunikasi perubahan perilaku. Menurut Senior Advisor Early Childhood and Education Development (ECED) Tanoto Foundation Widodo Suhartoyo, perubahan perilaku di masyarakat bisa berubah melalui komunikasi interpersonal.

"Baik itu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga posyandu, maupun antara tenaga kesehatan dan masyarakat," katanya.

Baca juga: KLHK Dorong Masyarakat Lakukan Daur Ulang Sampah Plastik

Terdapat 8 pilar komunikasi dalam program komunikasi perubahan perilaku yang digagas Tanoto Foundation. Di antaranya analisis komunikasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/walikota tentang peran desa, pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan riviu kinerja tahunan.

"Misalnya untuk rembuk stunting kita sudah ikut bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, kita ikut serta di dalamnya. Kemudian di Lombok Utara, Rokan Hulu, Pandeglang itu yang berhubungan dengan peraturan bupati/wali kota tentang peran desa," jelasnya. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT