29 July 2020, 21:22 WIB

PK JPU untuk Joko Tjandra Dinilai Inkonstitusional


Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum

PENINJAUAN Kembali (PK) yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Mahkamah Agung dalam kasus Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra pada 2008 dinilai cacat hukum. 

"Karena yang punya hak PK berdasarkan pasal 263 KUHAP adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya tidak ada dasar hukum bahwa jaksa PK yang ada hanya yurisprudensi," kata Praktisi Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad di Jakarta, Rabu (29/7).

Baca juga: DKPP: Presiden sudah di Jalur yang Tepat Terkait Pemecatan Evi

Suparji mengatakan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebut dengan jelas hanya keluarga dan terpidana yang bisa mengajukan PK. Dalam pasal itu tak disebut jaksa bisa mengajukan PK.

"Kalau jaksa bisa PK maka tidak ada kepastian hukum karena setiap saat orang yang sudah bebas atau lepas dapat dituntut melalui PK Jaksa. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan," ujar Suparji.
 
Kuasa hukum Joko Tjandra pun pernah mengucapkan hal yang sama. PK di Mahkamah Agung (MA) 2008 dinilai cacat hukum. Kejaksaan Agung dianggap tak bisa mengajukan PK.
 
"PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan," kata Kuasa Hukum Joko Tjandra, Andi Putra Kusuma, di Kantornya di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Juli 2020.
 
Menurut Andi, Kejaksaan Agung melanggar Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal itu menyebut hak jaksa hanya sampai kasasi.
 
"Artinya kan sebenarnya berdasarkan undang-undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua upaya hukum pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua," ujar Andi.

Baca juga: ReJO Nilai Dinamika Politik Pendukung Jokowi Lumrah
 
Kejaksaan pernah menahan Joko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Joko bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.
 
Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memberi vonis dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta untuk Joko. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Joko. (Medcom.id/OL-6)

BERITA TERKAIT