29 July 2020, 12:27 WIB

Ini Penjelasan Pakar Mengenai Tingginya Kasus Covid-19 di Jakarta


Basuki Eka Purnama | Megapolitan

TIM pakar Satgas Penanganan covid-19 mengungkapkan alasan tingginya kasus positif covid-19 di DKI Jakarta yaitu agresifnya pemeriksaan dan penelusuran epidemiologi yang dilakukan tim surveilans.

Salah satu anggota Tim Pakar Satgas Penanganan covid-19 Dewi Nur Aisyah, dalam keterangannya di Graha BNPB Jakarta, Rabu (29/7),  menggambarkan agresivitas tersebut dengan pemeriksaan yang dilakukan DKI Jakarta yang sudah empat kali lipat dari standar WHO.

Bila standar yang ditetapkan WHO harus memeriksa 1.000 spesimen per 1 juta penduduk, DKI Jakarta telah memeriksa 40 ribu spesimen dari sekitar 10 juta penduduknya.

Baca juga: 68 Pedagang Hewan Kurban di Cilodong Depok Jalani Rapid Test

"Pada periode 4-10 Juni DKI Jakarta sudah memeriksa 20 ribu, melebihi ekspektasi WHO. Kemudian bertambah lagi jadi 27 ribu di minggu berikutnya dan dua pekan terakhir sudah 40 ribu pemeriksaan dalam seminggu. Sudah empat kalinya standar WHO," kata Dewi.

Dari seluruh kasus positif covid-19 di DKI Jakarta, periode 4 Juni hingga 28 Juli 2020, sebanyak 57% merupakan kasua tanpa gejala dan 43% adalah orang yang memiliki gejala.

Sebanyak 43% atau 5.477 kasus positif covid-19 di periode tersebut didapat dari masyarakat yang mendatangi rumah sakit. Sementara 28% atau 3.567 kasus didapati dari penemuan kasus secara aktif di masyarakat.

"Jadi, tim surveilans turun ke pasar, ke perkantoran, rumah ibadah, mencari orang-orang yang tidak ada gejala kemudian positif," kata Dewi.

Sedangkan sebanyak 29% atau 3.694 kasus didapat dari penelusuran kontak erat dari pasien yang terkonfirmasi positif covid-19.

Dari kasus pada periode tersebut memang paling banyak berasal dari kluster pasien-pasien di rumah sakit sebanyak 42,95%. Sisanya berasal
dari kluster anak buah kapal atau pekerja migran Indonesia 5,88% karena Jakarta merupakan salah satu pintu masuk ke Indonesia.

Selanjutnya kluster pasar rakyat, perkantoran, pegawai di rumah sakit, pegawai di Puskesmas, kegiatan keagamaan, panti, dan rumah tahanan. (Ant/OL-1)

BERITA TERKAIT