29 July 2020, 10:45 WIB

KSPI Agendakan Demo Tolak Omnibus Law ke DPR RI Hari Ini


Despian Nurhidayat | Megapolitan

DI tengah pandemi Covid-19, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengagendakan untuk melakukan unjuk rasa ke DPR RI pada Rabu (29/7) hari ini. Adapun tuntutan dalam aksi ini adalah meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan.

KSPI menyesalkan sikap DPR RI melalui Panja (Panitia Kerja) Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dikataman terus saja melakukan pembahasan meskipun DPR sedang reses. Sikap DPR RI yang memprioritaskan pembahasan omnibus law menimbulkan kecurigaan. Seolah-olah mereka sedang kejar target dan seperti terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu.

Baca juga: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Nikmatnya Program PEN

Presiden KSPI Said Iqbal merasa ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan ketimbang membahas omnibus law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK.

“Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi. Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (29/7).

Said menambahkan khusus untuk anggota KSPI di sektor testil dan garmen saja, selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan dan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

"Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata," sambung Said.

Menurut KSPI, sebagian besar buruh menolak omnibus law. Hal ini bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah, hampir seluruh elemen serikat buruh turun ke jalan untuk melakukan penolakan.

Baca juga: BNI Restrukturisasi Kredit 203.178 debitur

"Jadi kalau Menaker mengatakan sebagian besar serikat buruh bersama kami, itu hanya elit di beberapa serikat pekerja saja. Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh yang elitnya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law," pungkas Said.

Said menegaskan jika dalam aksi ini tuntutan buruh agar omnibus law tidak didengar, KSPI memastikan pihaknya bersama-sama dengan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi besar-besaran melibatkan ratusan ribu buruh pada saat DPR RI mengadakan sidang paripurna di bulan Agustus nanti. Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi lainnya. (OL-6)

BERITA TERKAIT