29 July 2020, 06:09 WIB

Atasi Krisis Pangkas Birokrasi Rumit


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

TATA kelola pemerintahan yang rumit dan membelenggu kerap menghambat kemajuan di negeri ini. Banyak prosedur dan tahapan harus ditempuh untuk merealisasikan program pembangunan. Alhasil, pergerakan menjadi lambat dan terbatas.

Kelambanan dan kerumitan birokrasi bahkan masih dijalankan ketika terjadi situasi krisis yang membutuhkan penanganan ekstra cepat. Dalam penyerapan anggaran penanganan covid-19, misalnya, dari total anggaran Rp695,2 triliun, baru terealisasi 19% atau Rp136 triliun.

Dalam konteks itulah Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak, dari pemerintahan baik di pusat maupun daerah hingga swasta untuk mendobrak kebiasaan buruk itu. “Kita sebenarnya bisa langsung, tapi terlalu banyak birokrasi terjebak oleh aturan yang kita buat sendiri,” cetus Presiden saat memberikan arahan secara virtual kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan, kemarin.

Presiden pun memerintahkan agar terobosan dan cara-cara baru yang lebih cepat, lebih cerdas, dan berorientasi hasil ditempuh. Di saat krisis, ia meminta seluruh pihak berani mengubah kanal dari yang biasa menjadi luar biasa. Cara-cara kerja rumit harus dibuat menjadi cepat dan sederhana. “Harus ada SOP shortcut. Nggak bisa kita bekerja dengan cara-cara biasa. Kalau ini bisa kita lakukan, kita akan memenangi kompetisi dengan negara-negara lain karena kita punya kecepatan,” ucapnya.

Terkait dengan belanja pemerintah, Presiden mengatakan hal itu menjadi instrumen pemulihan ekonomi saat krisis. Namun, Presiden mengingatkan bahwa APBN tercatat hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada produk domestik bruto negara.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengamini seruan Presiden. Ia mendukung pemerintah agar berani memangkas birokrasi terkait penyerapan anggaran covid-19. Pasalnya, rendahnya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi disebabkan masih banyaknya peraturan dan birokrasi berbelit.

“Pemerintah harus menyederhanakan birokrasi. Misalnya, mengubah peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang diperbarui dengan sinkronisasi dan kemudahan untuk masyarakat,” kata Trubus.

Pengangguran

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, kemarin, menyatakan jumlah pengangguran yang muncul akibat pandemi covid-19 mencapai 3,7 juta orang. Dengan tambahan tersebut, total peng angguran di Tanah Air diperkirakan telah mencapai 7 juta orang.

Untuk membenahi persoalan itu, pemerintah memutuskan untuk mem- perlebar defi sit anggaran dalam RAPBN dari semula 4,13% menjadi 5,2%.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani pun menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pemerintah masih berjalan lambat. Menurut dia, hal itu akan berpengaruh pada upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian yang tertekan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai program PEN yang diharapkan bisa menolong perekonomian agar tidak masuk jurang resesi agaknya tidak berhasil karena serapan PEN masih rendah. “Artinya, kita akan kehilangan momentum karena seharusnya program PEN bisa jorjoran, besar-besaran,” pungkasnya. (Hld/Iam/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT