29 July 2020, 02:10 WIB

Pengawasan Kantor Kurang Efektif


MI | Megapolitan

KEBIJAKAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembatasan kapasitas 50% karyawan untuk mengurangi interaksi atau kerumunan di satu kantor tidak berjalan maksimal.

Pengawasan yang kurang efektif menyebabkan banyak pengelola perusahaan melanggar ketentuan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, kemarin.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta terlalu sibuk mengawasi pelanggar protokol kesehatan di jalan dan pusat per belanjaan. 

“Balik lagi ke individu dan pengelola perusahaan itu. Mau patuh enggak soal kapasitas 50% itu. Saya melihatnya masih banyak mereka yang masuk full. Bahkan, kalau makan siang ada yang ngumpul ramai-ramai,” ujarnya.

Nova mengingatkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta untuk tidak banyak memberikan alasan soal kelalaian kinerja me reka terhadap perusahaan yang melanggar aturan protokol.

Diharapkan pula Pemprov segera jemput bola dalam melakukan pengawasan. “Jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Gerak dong supaya klaster perkantoran tidak merebak lagi,” kata Nova.

Saat ini perkantoran menjadi klaster baru dalam penularan covid-19 di Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 menyebut ada 375 pegawai dari 59 kantor di Ibu Kota terpapar virus menular tersebut.

Kasus covid-19 terbanyak terjadi di Kantor BUMN Antam dengan 68 kasus. Kemudian, Ke menterian Keuangan 25 kasus, Kemendikbud 22 kasus, dan Kantor Kimia Farma pusat 20 kasus.

“Bagi perkantoran yang terpapar covid-19 harus di tutup sementara untuk melaku kan sterilisasi. Untuk kantor di lakukan disinfeksi di area yang berpotensi risiko penularan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Ja karta Andri Yansyah meminta karyawan yang terjangkit covid-19 melakukan isolasi mandiri atau ke rumah sakit rujukan.

Pegawai lainnya juga wajib rapid test. Andri memastikan pihaknya bakal memberikan teguran hingga sanksi bagi pengelola perusahaan yang abai terhadap protokol kesehatan. 

“Ada per ingatan pertama. Kedua, lalu penutupan sementara. Kalau ada pekerja terpapar, perusahaan langsung kita tutup sementara selama tiga hari.”


Disiplin

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta masyarakat serta pe ngelola tempat usaha atau perkantoran untuk disiplin menegakkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Riza mengklaim upaya yang dihadirkan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penularan covid-19 ialah menerjunkan jajaran SKPD untuk mengawasi warga. “Kami terus meningkatkan sosialisasi ke semua unit kegiatan, serta meningkatkan testing dengan contact tracing
dan treatment,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mar sudi mengatakan Kantor DPRD DKI Jakarta akan ditutup sementara selama lima hari lantaran ada satu anggota dewan dan satu PNS terpapar korona. Kantor wakil rakyat ditutup mulai hari ini.

Prasetyo menjelaskan anggota dewan yang terpapar itu di duga tertular dari luar kantor. Menurutnya, pekan depan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta wajib menjalani pemeriksaan swab test. “Iya, nanti per fraksi swab test, termasuk saya karena belakangan banyak aktivitas di kantor,” tandasnya. (Ins/J-3)
 


 

BERITA TERKAIT