29 July 2020, 00:50 WIB

Pengadaan Kurikulum Darurat Molor


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak kunjung menerbitkan kurikulum darurat untuk pembelajaran selama masa pandemi covid-19. 

Padahal, tahun ajaran 2020/2021 telah berlangsung sekitar dua minggu. Menurut Sekjen Kemendikbud Ainun Naim, kurikulum darurat tersebut masih dalam proses finalisasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud.

Dijelaskan, selama kurikulum darurat belum diterbitkan, pihak sekolah dapat memberikan fleksibilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru tidak perlu memenuhi seluruh kompetensi pembelajaran seperti saat sebelum masa pandemi.

Apalagi, imbuhnya, setiap daerah memiliki kondisi sekolah dan murid yang tidak sama sehingga kebutuhannya pun berbeda. “Panduan yang kita berikan umum saja, tidak harus seluruh butir kompetensi dasar karena dinamikanya cepat dan keadaan tiap-tiap sekolah kan
berbeda,” terangnya.

Menanggapi ketidaksiapan kurikulum darurat itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku kecewa. Alsannya, Kemendikbud telah berjanji kurikulum darurat siap digunakan pada awal tahun ajaran baru.

Menurut Huda, skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan saat ini hanya memindahkan pembelajaran tatap muka dari sekolah ke rumah, dan para murid diberatkan dengan kurikulum yang padat konten.

Sementara itu, menurut pemerhati pendidikan Muhammad Nur Rizal, masih banyak kendala dalam PJJ, tidak hanya akses internet, tetapi juga lebih ke literasi teknologi dan budaya. Akibatnya, penggunaan teknologi dalam jaringan atau daring yang dikombinasikan dengan tatap muka masih rendah terlaksana. 

“Hal ini juga akibat dari tidak adanya konsep blended learning sebagai pendidikan masa depan Indonesia pada roadmap pendidikan kita,” ujar pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) itu.


Minta maaf

Terkait dengan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi polemik di masyarakat, Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya membuat kesepakatan dengan Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation agar keduanya menggunakan skema pembiayaan mandiri. 

Nadiem juga meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sekaligus meminta ketiganya untuk kembali mengikuti POP.

“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Nadiem. (Bay/H-1)
 


 

BERITA TERKAIT