28 July 2020, 09:46 WIB

Pemkot Perpanjang Pembatasan Keluar Masuk Makassar


Lina Herlina | Nusantara

PENJABAT Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memperpanjang penerapan pembatasan pergerakan lintas wilayah selama tujuh hari, sejak Senin (27/7) hingga Minggu (2/8) mendatang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan penyebaran virus korona atau Covid-19 menyusul tingginya tingkat pergerakan masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha pada Kamis (31/7).

Menurut Rudy, pihaknya ingin menjaga proses pelaksanaan ibadah salat Idul Adha secara aman dengan memaksimalkan penerapan protokol kesehatan.

"Biasanya tingkat pergerakan warga akan bertambah jelang lebaran. Makanya kita ingin menjaga keselamatan warga dari paparan Covid-19 dengan tetap memperketat pergerakan antar wilayah," kata Rudy, Selasa (28/7).

Pada dasarnya, lanjut Rudy, Pemerintah Kota Makassar, tidak melarang mudik, namun yang ingin keluar Makassar agar mempersiapkan surat keterangan bebas Covid-19, demikian pula sebaliknya.

"Tujuan kita tidak untuk menyulitkan warga, tapi ingin meminimalisir potensi penyebaran virus, termasuk pada saat momentum pelaksanaan salat Idul kurban nanti," lanjut Rudy usai memimpin rapat koordinasi evaluasi penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, di Posko Covid-19 Kota Makassar, Jalan Nikel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia pun mengungkapkan jika diberlakukannya pembatasan keluar dan masuk Makassar, angka penambahan positif bisa ditekan di bawah 100 kasus. 

"Jika dirata-ratakan, angka penambahan positif sekitar 50 kasus baru. Padahal sebelumnya, bisa di atas seratus kasus," ungkap Rudy.

baca juga: Kalsel Akan Lakukan Swab Test Massal di Seluruh Wilayah

Baginya, itu adalah perkembangan yang menggembirakan. Tapi tidak boleh membuat semua pihak euforia dan lengah, karena potensi terjadinya penularan gelombang kedua, sangat memungkinkan terjadi jika pengawasan kendor.

"Momentum ini harus kita jaga dengan tetap memassifkan edukasi kepada masyarakat. Kita ingin protokol kesehatan bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan, tapi sudah dianggap sebagai kebutuhan, hingga menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita," seru Rudy. (OL-3)
 

BERITA TERKAIT