27 July 2020, 12:18 WIB

KPU tidak Keluarkan PKPU Baru untuk Kampanye di Media Sosial


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang aturan kampanye di media sosial untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Komisoner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan KPU tidak akan menerbitkan peraturan baru melainkan merevisi aturan yang sudah ada yakni PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Saat ini sedang dalam proses perubahan," ujar Raka ketika dihubungi, Senin (27/7).

Ia belum dapat menjelaskan secara rinci perubahan aturan untuk model kampanye di media sosial. Mengenai detailnya, Raka menyampaikan akan dijelaskan KPU saat aturannya terbit.

Baca juga: Revisi untuk Wujudkan Pemilu Adil

"Namun demikian, pada prinsipnya, rancangan terhadap perubahan sedang disiapkan," ucapnya.

Meskipun KPU mendorong kampanye di media sosial lebih dimaksimalkan pada Pilkada karena pandemi covid-19, Raka menjelaskan kampanye konvensional tetap bisa dilakukan asalkan mengikuti aturan pada PKPU No 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yakni dengan pertemuan baik tatap muka dan dialog dilakukan secaea terbatas.

Apabila dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup, KPU membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta kampanye, pengaturan ruangan, dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19.

Selain itu, Raka mengatakan, di dalam aturan tersebut, juga ada penyesuaian nomenklatur Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XVII/2019 dan pengaturan kampanye di media daring/media sosial.

Putusan MK pada intinya memberikan penafsiran baru mengenai apa yang dimaksud dengan Panwaslu tingkat kabupaten/kota. Sebelumnya, kedudukan mereka bersifat Ad hoc (sementara).

Dengan adanya putusan MK, dengan sendirinya mempersamakan jumlah anggota bawaslu provinsi dan jumlah kabupaten/kota sesuai dengan jumlah dalam UU Pemilu 7/2017 baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. (OL-1)

BERITA TERKAIT