27 July 2020, 05:10 WIB

Stimulus Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi


Vid Adrison Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) | Kolom Pakar

PADA pertemuan dengan para gubernur di Istana Bogor (15 Juli 2020), Presiden Joko Widodo menyatakan satu-satunya harapan sumber pemulihan ekonomi ialah belanja pemerintah. Belanja pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda ekonomi akan tetap berputar. Namun, sampai saat ini realisasi anggaran pemerintah masih rendah.

Sampai akhir semester I, tidak ada satu pun pemerintah provinsi yang mencapai serapan anggaran 50%. Akibatnya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp170 triliun. Presiden mengingatkan para gubernur untuk menggenjot penyerapan anggaran di kuartal ketiga.

Pernyataan Presiden di depan para gubernur mengingatkan kita kepada kejengkelan Presiden saat sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, yang beredar di media sepuluh hari kemudian. Presiden menginstruksikan para menteri untuk mempercepat belanja di kementerian agar uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga perekonomian akan bergerak.

Rendahnya serapan anggaran pada semester I bukanlah fenomena baru di Indonesia. Studi yang dilakukan Adrison & Flukeria (2016) menunjukkan rata-rata penyerapan anggaran pemerintah daerah pada semester 2 berada di bawah 50%, kecuali pada 2014.

Penyerapan anggaran biasanya baru meningkat drastis pada kuartal keempat. Proses pengadaan (procurement) yang membutuhkan waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. Akibatnya, serapan anggaran untuk belanja modal pada semester pertama biasanya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja rutin. Pola yang sama amat mungkin juga terjadi pada anggaran pemerintah pusat.


Penyerapan anggaran di masa pandemi

Adanya pandemi korona memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan. Salah satunya dengan program realokasi anggaran. Terlepas dari apakah kegiatan pemerintah masih bersifat ‘business as usual’ atau tidak, kemungkinan rendahnya penyerapan anggaran masih tetap besar.

Hal itu disebabkan banyak tahapan administrasi yang harus dilakukan pemerintah sampai akhirnya anggaran tersebut bisa dicairkan. Karena menyangkut dana yang dikumpulkan dari pajak masyarakat, pemerintah harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran.

Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar upaya untuk membantu perekonomian dengan meningkatkan penyerapan anggaran tidak berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

Kalaupun aspek administrasi dan legal telah dipersiapkan dengan matang dan dalam waktu yang cepat, ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan penyerapan anggaran masih terkendala, khususnya untuk belanja modal.

Pertama, penyebaran virus korona. Jika penyebaran masih tinggi, risiko terpapar oleh virus akan meningkat. Ini berarti pekerja pada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kehadiran fi sik dan bersifat padat karya memiliki risiko terpapar oleh virus yang cukup tinggi.

Risiko tersebut bisa mengakibatkan penundaan pengerjaan proyek. Lazimnya nilai anggaran yang dicairkan bergantung pada persentase penyelesaian proyek, sementara penyelesaian proyek sangat bergantung pada penyebaran virus korona maka daerah yang penyebaran korona yang masih tinggi amat mungkin akan mengalami penyerapan anggaran yang rendah.

Faktor kedua ialah kemungkinan peningkatan biaya akibat mengikuti protokol kesehatan. Pemeriksaan pekerja yang terlibat dalam proyek pemerintah tentunya akan memberikan biaya tambahan.

Untuk mengurangi risiko penularan, tentunya jumlah pekerja yang terlibat pada suatu lokasi harus kurang jika dibandingkan dengan jumlah pekerja yang biasanya digunakan dalam kondisi normal.

Akibat pengurangan itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek menjadi lebih lama, perusahaan tidak beroperasi pada tingkat yang efisien.

Selain itu, ada biaya tambahan, misalnya pemeriksaan kesehatan pekerja (seperti PCR). Karena pemeriksaan kesehatan (seperti PCR) harus dilakukan untuk setiap pekerja, dan frekuensinya bergantung pada lama pengerjaan proyek, biaya pengerjaan proyek akan meningkat.

Peningkatan biaya tersebut berlaku baik untuk proyek yang sudah berjalan maupun yang belum. Bagi proyek 2020 yang sudah berjalan sebelum pandemi terjadi, peningkatan biaya bisa diakomodasi perubahan nilai kontrak.

Untuk pekerjaan yang belum ditenderkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) bisa menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah memperhitungkan biaya untuk memenuhi protokol kesehatan. Namun, perubahan nilai kontrak atau HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran yang sudah ditetapkan pemda.

Apakah perubahan pagu anggaran berhasil meningkatkan penyerapan anggaran, itu sangat bergantung pada persepsi pemenang proyek atau calon peserta tender. Bagi proyek yang sudah berjalan, pemenang proyek memiliki beberapa pilihan. Pertama melanjutkan proyek, kedua menunda pengerjaan proyek, dan ketiga menghentikan proyek dengan berbagai macam konsekuensi.

Bagi proyek yang belum ditenderkan, calon peserta tender akan memiliki pilihan. Pertama ikut tender, kedua tidak ikut. Kemungkinan pilihan pertama dipilih akan berhubungan positif dengan besarnya perubahan pagu anggaran. Namun, di sisi lain, jumlah penyebaran kasus korona yang tinggi di suatu daerah bisa meningkatkan risiko terpapar sehingga bisa mengurangi minat orang untuk memilih pilihan pertama dan bermuara pada penyerapan anggaran yang tidak optimal.


Efektivitas kebijakan anggaran

Walaupun sudah banyak yang membahas nature yang kita hadapi saat ini, ada baiknya kita membahas kembali untuk mengidentifikasi kebijakan yang tepat. Yang dihadapi Indonesia saat ini bersumber dari supply shock dan demand shock. Adanya virus korona di Tiongkok mengakibatkan gangguan di rantai produksi (supply shock) karena kita banyak mengimpor barang dari Tiongkok.

Di sisi lain, penyebaran virus korona membuat masyarakat mengurangi aktivitas yang membutuhkan interaksi fi sik sehingga mengurangi permintaaan terhadap barang dan jasa (demand shock). Penurunan permintaan terhadap suatu barang dan jasa akan berimplikasi pada penurunan pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor yang memproduksi barang dan jasa tersebut.

Selanjutnya, penurunan pendapatan pekerja akan berdampak terhadap penurunan permintaan. Jika dibiarkan, akan terjadi kontraksi perekonomian yang sangat besar.

Kebijakan anggaran yang tepat bisa mengurangi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian. Secara teoretis, kebijakan anggaran pemerintah bisa memengaruhi ekonomi melalui sisi permintaan (demand side policy) atau sisi penawaran (supply side policy).

Kebijakan melalui sisi demand bertujuan mempertahankan daya beli, seperti bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang terdampak covid. Sementara itu, kebijakan yang memengaruhi sisi supply membantu mengurangi biaya yang dihadapi produsen, seperti subsidi suku bunga dan pembebasan pajak.

Dalam masa pandemi, kebijakan melalui sisi demand biasanya lebih efektif dalam jangka pendek. Penerima BLT akan menggunakan uang yang diterima untuk membeli keperluan sehari-hari sehingga memicu permintaan terhadap barang atau jasa.

Untuk merespons permintaan tersebut, produsen harus menggunakan input dan tenaga kerja. Akibatnya, pekerja di sektor tersebut maupun di sektor yang menyediakan input akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu akan digunakan untuk konsumsi, meningkatkan demand untuk produk lain. Dengan demikian, roda ekonomi akan berputar.

Bagaimana dengan kebijakan di sisi supply? Agar bisa memahaminya, mari memosisikan diri kita sebagai pengusaha yang terkena dampak secara langsung oleh suatu kebijakan. Lazimnya, tujuan pengusaha ialah memaksimumkan keuntungan. Secara singkat, keuntungan adalah total penerimaan dikurang dengan total biaya. Itu berarti ada dua sisi yang akan diperhatikan pengusaha.

Dari sisi biaya, kebijakan pemerintah untuk mengurangi pajak akan membantu pengusaha dalam mengurangi biaya merupakan suatu hal yang positif bagi pengusaha. Namun, di sisi lain, jika pengusaha melihat permintaan terhadap barang masih sangat rendah, mereka akan memiliki insentif untuk mengurangi produksi. Bahkan dalam kondisi ekstrem, pengusaha bahkan menghentikan produksi ekspektasi terhadap penurunan penerimaan melebihi penurunan biaya akibat pengurangan pajak.

Keputusan dari pengusaha itu akan sangat memengaruhi penyerapan anggaran dan efektivitas kebijakan penganggulangan ekonomi nasional. Coba bayangkan diri kita sebagai pengusaha yang menggunakan barang impor dan masuk kategori pengusaha yang bisa mendapatkan pembebasan pajak impor (Pph 22).

Total tax incentive PPh 22 yang dianggarkan pemerintah ialah Rp14.75 triliun. Jika demand masih rendah, walaupun ada pembebasan pajak impor, insentif untuk tetap berproduksi dan mengimpor barang akan lebih kecil. Jika banyak pengusaha berpikir seperti itu, serapan anggaran akan sangat kecil. Kondisi tersebut mungkin bisa menjelaskan mengapa stimulus fiskal dalam bentuk insentif usaha baru terserap sekitar 10% pada Juni 2020.

 

MI/Seno

Ilustrasi Stimulus Fiskal.
 

Langkah ke depan

Penurunan aktivitas perekonomian yang kita hadapi saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi di 1998 dan 2008. Risiko terpapar oleh virus korona mengakibatkan masyarakat mengurangi aktivitas yang membutuhkan interaksi fisik. Kegiatan dan pengeluaran masyarakat cenderung kepada sesatu yang bersifat mendasar.

Kegiatan non-essentials seperti pariwisata, hiburan, dan pertunjukan olahraga akan mengalami penurunan drastis. Akibatnya permintaan berkurang, uang yang beredar di perekonomian berkurang, dan bermuara pada penurunan aktivitas ekonomi.

Kondisi itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Hal ini berarti upaya memutuskan rantai penyebaran covid merupakan hal yang mutlak harus dilakukan suatu negara agar perekonomian bisa bergerak kembali.

Sektor yang sangat penting untuk memutus penyebaran covid ialah sektor kesehatan, yang mendapatkan anggaran Rp87.5 triliun dari total anggaran Rp695 triliun yang disiapkan pemerintah. Peningkatan penyerapan anggaran akan sangat penting bagi penghentian penyebaran covid. Semakin cepat penyebaran covid bisa dikendalikan, semakin baik bagi upaya pemulihan ekonomi.

Karena pengendalian penyebaran covid membutuhkan waktu, stimulus fiskal lain diperlukan untuk membuat roda ekonomi berjalan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, kebijakan yang membantu mempertahankan daya beli (demand side) lebih efektif untuk membuat roda ekonomi berjalan jika dibandingkan dengan kebijakan yang membantu mengurangi biaya (supply side). Namun, ini bukan berarti bahwa kebijakan pengurangan biaya tidak penting sehingga dihilang kan.

Kebijakan pengurangan beban berusaha tetap dibutuhkan karena selama pandemi masih terjadi, pengusaha tidak akan bisa beroperasi pada tingkat yang efisien. Penting untuk dipahami bahwa kebijakan supply side baru akan efektif membantu perekonomian jika daya beli masyarakat masih ada.

Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.

Bantuan yang diterima masyarakat tidak hanya berguna untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga mengurangi insentif untuk beraktivitas di luar. Dengan demikian, pengendalian penyebaran covid bisa lebih efektif karena adanya penurunan aktivitas masyarakat.

BERITA TERKAIT