27 July 2020, 05:45 WIB

Dinasti Politik Munculkan Kerawanan


Putra Ananda | Politik dan Hukum

ISU politik dinasti sayup-sayup mulai terdengar jelang pelaksanaan pilkada serentak 2020. Salah satu pemicunya ialah majunya anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, ke bursa pencalonan Wali Kota Solo.

Selain Gibran, ada menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution, yang dikabarkan akan mencalonkan diri di pemilihan Wali Kota Medan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan mempersilakan kadernya untuk keluar dari partai jika

tidak terima keputusan pengusungan menantu Presiden. Padahal, sebelumnya PDIP sudah punya calon yang juga petahana, yakni Akhyar Nasution, yang kini akan pindah ke PKS dan Demokrat.

Gibran pernah menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk wali kota. Pernyataannya itu kemudian ia koreksi sendiri.

“Sekarang saya pengusaha. Sebagai pengusaha, orang yang saya bisa sentuh hanya karyawan saya. Tetapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh, kalau di Solo itu, ya, sekitar 500 ribu orang. Saya bisa sentuh mereka melalui kebijakan-kebijakan saya,” cetus Gibran.

Sebelum Gibran memutuskan mendaftar sebagai calon wali kota, DPC PDIP sudah punya calon, yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Selain Gibran dan Bobby, ada nama Siti Nur Azizah, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang akan maju di Pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020. Siti akan berpasangan dengan Ruhamaben dari PKS. Mereka bersaing dengan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang juga masih menjadi keponakan Ketua Umum Partai Ger- indra Prabowo Subianto.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan keluarga pejabat atau keluarga kepala daerah berhak ikut dalam pilkada. Namun, ada potensi kerawanan di situ, berupa penyalahgunaan wewenang atau sumber daya tertentu dalam kampanye para calon kepala daerah.

Abhan menekankan, apabila terjadi pelanggaran, semua sama di mata hukum. Bawaslu akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita awasi kampanyenya. Kan ada aturan soal tidak boleh melibatkan ASN, pejabat negara, dan sebagainya,” ujar Abhan, pekan lalu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengakui dinasti politik membuat proses demokrasi tidak sehat. Meski begitu, menurut konstitusi, setiap warga negara dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu.

Itu pula sebabnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pembatasan politik dinasti yang sempat diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r. “Tapi kalau Indonesia mau maju, saya sepakat memang butuh ada pelarangan (dinasti politik),” tegas Mardani, kemarin.

Mardani mengatakan pengaturan politik dinasti bisa dilakukan melalui syarat-syarat proses pencalonan. Misalnya, tiap kandidat yang memiliki hubungan kedekatan dengan petahana diwajibkan menjadi anggota partai politik (parpol) minimal dua tahun.

Politik rasional

Tidak semua partai terjebak pada politik dinasti. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan dalam memilih kandidat yang akan diusung dalam pencalonan kepala daerah, NasDem bekerja berlandaskan pada pendekatan ilmiah, yakni survei elektabilitas dan pendampingan konsultasi politik.

“Dalam rangka memeriahkan Pilkada 2020, Partai NasDem akan tetap mengedepankan politik tanpa mahar dan memenangi Pilkada 2020 dengan pendekatan ilmiah,” ujar Johnny.

Johnny menjelaskan NasDem mendorong terciptanya demokrasi yang berkualitas dan memperjuangkan politik rasional yang berpihak pada
kepentingan masyarakat.

Plate mengungkapkan NasDem telah mengajak 14 partai berkoalisi dalam kontestasi yang digelar 9 Desember mendatang itu. NasDem setidaknya menargetkan kemenangan di 110 daerah dalam Pilkada 2020. (Ind/Pra/P-2)

BERITA TERKAIT