26 July 2020, 04:57 WIB

Kemen PPPA Cegah Perkawinan Anak


Ata/I-1 | Humaniora

KEPEMIMPINAN perempuan di tingkat desa berpengaruh besar dalam mencegah dan memutus mata rantai perkawinan anak. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia menginisiasi program pendidikan kesadaran hukum dalam menangani kasus-kasus perkawinan anak kepada para aktivis, kader, dan pemimpin perempuan akar rumput.

Kemen PPPA dan berbagai pihak terkait telah melakukan langkah progresif dan menghasilkan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

“UU ini tidak akan berarti tanpa adanya komitmen bersama untuk mengimplementasikannya. UU ini diharapkan tidak sekadar menjadi payung hukum, tapi juga efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia,” ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Jumat (24/7).

Bintang mengatakan, pendidikan akan difokuskan di desa-desa dari 20 provinsi yang menduduki peringkat tinggi kasus perkawinan anak dari angka rata-rata nasional. Program pendidikan ini akan diawali di sembilan provinsi.

Dalam situasi bencana alam, anak perempuan berisiko tinggi mengalami perkawinan di usia anak, termasuk dalam kondisi pandemi covid-19. UNFPA memprediksi, sekitar 13 juta perkawinan anak dalam rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi.

Data Susenas 2018 melansir masih tingginya proporsi perkawinan anak, yaitu 1 dari 9 anak kawin di usia anak. Hakim Yustisial Peradilan Agama MA, Mardi Candra, me- nyatakan kasus perkawinan anak merupakan kasus yang luar biasa (extraordinary) sehingga membutuhkan penanganan yang extraordinary juga.

Direktur Institut Kapal Perempuan, Misi Misiyah, menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan akar rumput untuk dikembangkan di tingkat desa dan berpengaruh besar dalam memutus mata rantai perkawinan anak.

“Penegakan hukum ibarat sebuah proyek menjernihkan air di muara dari hulu ke hilir, kita harus pastikan tidak ada sampahnya karena itu garda yang paling bisa dijangkau adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan keberanian di desa.” (Ata/I-1)

BERITA TERKAIT