26 July 2020, 03:54 WIB

Tujuh Jurus Penyelamatan Industri Media


Hilda Julaika | Humaniora

PEMERINTAH pastikan bakal memberi sejumlah insentif untuk melindungi industri media dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hingga penutupan perusahaan akibat pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh seusai mengikuti diskusi virtual dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7) malam.

“Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata M Nuh.

Dalam pertemuan itu, sambung M Nuh, pemerintah akan mengambil tujuh langkah untuk menyelematkan industri media. Pertama, pemerintah akan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

Dalam peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No 72/2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah.

Kedua, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

Ketiga, pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat keppres.

Berikutnya, pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan soal penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

Kelima, pemerintah memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi, dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

Keenam, pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

Terakhir, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada industri media lokal.

Langkah-langkah pemerintah itu disampaikan di hadapan jajaran Dewan Pers, termasuk para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydhad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).

Konten berbayar

Di kesempatan berbeda, dalam diskusi The Future of Telco and Media Industry, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto mengatakan industri media harus kreatif dalam mencari pemasukan yang anjlok saat pandemi covid-19 ini. Salah satu solusi yang bisa
dilakukan ialah melalui optimalisasi konten berbayar.

“Selama pandemi, 157 perusahaan media di Australia tutup, ada pula di Amerika dan negara lainnya. Salah satu solusinya adalah konten yang berbayar dioptimalkan sebagai potensi keuangan dan menjaga jurnalisme yang independen dan beragam,” ujar Tri dalam diskusi virtual tersebut, kemarin.

Ia mencontohkan The New York Times sebagai salah satu media yang berhasil tumbuh pelanggan atau pembaca konten digitalnya. The New York Times berhasil memperoleh pelanggan digital dan bertahan dengan media cetaknya dengan hampir 6 juta pembaca. (E-2)

BERITA TERKAIT