23 July 2020, 16:46 WIB

Kekerasan Anak di Sumsel Dipicu Ekonomi Lemah


Dwi Apriani | Nusantara

KASUS kekerasan pada anak masih terus terjadi di Sumatra Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatra Selatan, dalam kurun waktu Januari hingga Juli, setidaknya ada 127 kasus kekerasan pada anak.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel (DP3A Sumsel) Fitriana mengatakan kasus yang muncul terjadi pada anak perempuan sebanyak 80 kasus dan 47 lainnya pada anak laki-laki. Jenis kekerasannya pun beragam.

"Ada yang kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, dan lain-lain," ujar Fitriana, Kamis (23/7).

Menurutnya, munculnya kasus kekerasan anak disebabkan faktor ekonomi yang saat ini sedang mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19.

"Situasi perekonomian yang sedang terpuruk menjadi latar belakang munculnya kasus kekerasan anak ini," katanya.

Baca juga:  62 Anak Babel jadi Korban Kekerasan Seksual

Fitriana mengatakan kondisi ekonomi yang tidak stabil di tengah pandemi covid-19 menjadi pemicu pertengkaran orangtua dan berdampak terhadap kekerasan pada anak.

"Termasuk juga perebutan hak asuh. Suami dan istri sama-sama di PHK dan mereka berpisah. Ujungnya berdampak terhadap kekerasan pada anak," terangnya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual juga didominasi oleh faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan. Fitriana menyebut aktivitas di rumah justru menambah tekanan keluarga. Terlebih bagi orangtua pria yang telah di-PHK dan banyak menghabiskan waktu di rumah.

"Seperti di Banyuasin beberapa waktu lalu, ada satu kasus yang dirudapaksa oleh ayah tiri. Lalu, satu kasus lagi oleh ayah kandung dan satu lagi oleh kekasih si ibu. Rata-rata dilakukan oleh orang terdekat," ungkapnya.

Menurutnya, banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat karena memiliki akses serta pengawasan yang lemah. Sejauh ini DP3A Sumsel melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan menyediakan kuasa hukum serta psikolog.

"Kita juga dampingi korban sampai ke pengadilan jika kasusnya sampai ke ranah hukum. Sedangkan psikolog, kita bantu agar kondisi kejiwaan korban tetap baik, dan bila perlu kita siapkan dokter," pungkasnya.(OL-5)

BERITA TERKAIT