21 July 2020, 22:59 WIB

Kemenag Janjikan Pelaksanan Ibadah Haji Akan Semakin Baik


Syarief Oebaidillah | Humaniora

KENDATI pelaksanaan ibadah haji tahun ini tertunda guna menghindari ancaman bahaya pandemi \Covid-19, Kementerian Agama berkomitmen memberikan pelayanan haji bagi para calon jemaah haji dengan sebaik baiknya.

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi dalam Webinar Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Menuju Kemandirian yang digelar Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Prof Dr Hamka (Uhamka) ,di Jakarta, Selasa (21/7).

"Kami berkomitmen memberikan layanan haji dengan sebaik baiknya dengan manajemen pelaksanaan yang baik, dengan inovasi yang meningkat seperti sistem zonasi, pelayanan terpadu dan penyempurnaan sistem pelaporan dan lain lain, " kata Zainut.

Zainut menegaskan, menjadi tugas pemerintah memberikan layanan dan perlindungan yang baik dari segi pelaksanaan dan evaluasi karena jumlah calon jemaah haji dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Zainut mengungkapkan, perbaikan terus dilakukan dengan sistem zonasi berbasis wilayah, SOP mitigasi bencana, konsumsi secara penuh, keleluasaan manasik agar bisa dilaksanakan sepanjang tahun, penomoran atap, aktifitas tunai dan non tunai, perbaikan proses badal, serta safari wukuf.

Baca juga : Sudah 1.280 Jemaah Minta Balik Setoran Pelunasan Haji

"Kami terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. indikator keberhasilan bisa dilihat dari indeks keberhasilan yang mencapai 80,21%. Perbaikan juga dilakuakan berbentuk pelayanan tenda, transportasi, hotel, petugas dan lain-lain, " ujar pria yang juga Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu.

Dia menambahkan, perencanaan ibadah haji pada 2021 terus disiapkan secara berkelanjutan. Keberangkatan jemaah haji pada 2020 atau 1441 H itu tidak dilakukan berdasarkan KMA No.494 tahun 2020 karena ancaman keselamatan dan jiwa dari wabah Covid 19.

Ia menjelaskan, peraturan itu dikeluarkan karena tugas pemerintah salah satunya ialah menjaga jiwa jemaah haji yang masuk ke dalam salah satu maqashid syariah yang menjadi landasan utama sehingga jemaah selamat

"Sehingga Kemenag mengambil keputusan sangat berat melakukan pembatalan ibadah haji pada tahun 2020. Namun jemaah kita akan diberangkatan pada 2021 sedangkan setoran dana haji dikelola secara terpisah bersama BPKH, " pungkasnya.

Saat ini menurut Zainut, ada 4.677.126 calon jemaah haji masuk daftar tunggu reguler keberangkatan haji.. Dengan jumlah calhaj yang cukup besar itu, waiting list-nya sampai 24 tahun di Jakarta dan di daerah bisa 30-40 tahun.

Anggota Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, sesuai tugas DPR sebagai pengawas, pihaknya menyoroti agar ibadah haji dan umrah berjalan sesuai undang-undang.

Penyelenggaran ibadah haji menjadi tugas nasional bukan hanya Kementerian Agama, Ali Taher mengingatkan yang diperlukan sekarang bukan hanya persoalan keuangan dan kepastian pemerintah bisa melayani dengan baik, dijamin, dan dilindungi. Masalah kepastian berangkat dan pulang, kepastian pemondokkan, makan minum, transportasi juga menjadi tugas bersama.

"Harus diakui peningkatan pelayanan haji oleh pemerintah setiap tahun membaik yang terlihat dari indeks kepuasan jemaah " tukasnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Imam Bashori mengatakan, dalam pelayanan haji terurama haji khusus yang dijalani asosiasi haji umrah, bukan dalam rangka untuk bisnis semata tapi untuk memberikan pelayanan bagi yang memerlukan pelayanan haji khusus dari berbagai aspek.

Haji khusus juga diatur dalam UU no. 8 tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah. Dikatakan Imam, kuota 8 persen untuk haji khusus mesti mendapat rekomendasi khusus. Haji khusus hanya mendapat kuota 17.000 jemaah dan diharapkan dapat ditingkatkan

"Kami titipkan juga kepada pihak terkait pada travel haji dan umrah yang bermasalah agar dilakukan tindakan semestinya, "tukas. Imam

Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Rahmat Hidayat mengungkapkan, pengelolaan dana haji per Mei 2020 sudah mencapai Rp135 triliun. Angka yang cukup besar dari target Rp139-140 triliun.

Baca juga : Denda Rp38 Juta, Masuk Mekah Tanpa Izin saat Musim Haji 2020

Ia mengungkapkan, setoran awal dalam rupiah dan pelunasan juga dalam rupiah, kecuali yang sifatnya khusus dalam bentuk dolar AS dan sebagian besar dalam bentuk valas.

Rahmat menjelaskan alokasi nilai manfaat setiap tahun naik signifikan. Pada 2019 jumlahnya Rp7,2 triliun, tahun 2020 target mendekati Rp8 triliun. Kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya agar memenuhi asas manfaat dalam pengelolaan dana haji.

Dalam kesempatan sama Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta penjelasan adanya perpindahan uang yakni uang jemaah haji.

"Kata MUI, itu adalah uang calon jamaah haji bukan pemerintah. Kalau ada jemaah meninggal maka kembalikan kepada ahli waris," cetusnya.

Anwar Abbas juga mengusulkan agar jajaran BPKH dapat digaji dari hasil mengelola dana haji bukan digaji oleh pemerintah. (OL-7)

BERITA TERKAIT