21 July 2020, 18:15 WIB

Tanoto Foundation Biaya Sendiri Program PINTAR Penggerak


Soelistijono | Humaniora

TANOTO Foundation  yang terpilih sebagai salah satu ormas dalam salah satu program yang diluncurkan Kemendikbud, Program Organisasi Penggerak (POP) merasa keberatan jika disebut menerima dana dari pemerintah dalam operasionalnya.

Haviez Gautama Communications Director Tanoto Foundation menyampaikan hal itu, Selasa (21/7), menanggapi pernyataan penggiat pendidikan Nahdlatul Ulama (NU) Circle Ahmad Rizali terkait terpilihnya Tanoto Foundation sebagai mitra Kemendikbud dalam program POP yang diumumkan Senin (20/7).

Dalam pernyataannya pada Selasa (21/7) Ahmad Rizali mengatakan dana APBN tidak pantas dihibahkan kepada organisasi yang didirikan dengan semangat membangun CSR, karena mereka akan memperoleh 'keringanan pajak' dari dana yang disisihkan oleh perusahaan induk dan jelas akan ikut membangun citra baik nama yang dicantumkan.

Menurut Haviez, Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi independen yang bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya dalam memajukan bidang pendidikan di Indonesia sejak 1981. "Tanoto Foundation bukan CSR karena tidak menggunakan dana operasional perusahaan dan dikelola secara independen dan terpisah dari kegiatan bisnis," ujarnya.

Lebih lanjut Haviez menjelaskan Tanoto Foundation dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu pelaksana Program Organisasi Penggerak (POP). Tanoto Foundation tidak menerima dana dari pemerintah dan sepenuhnya membiayai sendiri Program PINTAR Penggerak ini dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun (2020-2022).

Proses seleksi dilakukan terhadap 324 proposal dari 260 Ormas, di mana terpilih 183 proposal dari 156 ormas. Melalui Program PINTAR Penggerak, Tanoto Foundation akan bekerja untuk mengembangkan kapasitas tenaga pengajar di 260 Sekolah Penggerak (160 Sekolah Dasar dan 100 Sekolah Menengah Pertama) rintisan di empat kabupaten, yakni Kampar (Riau), Muaro Jambi (Jambi), Tegal (Jawa Tengah) dan Kutai Barat (Kalimantan Timur).(H-1)

 

BERITA TERKAIT