21 July 2020, 17:28 WIB

BPIP Diperkuat, Pakar: Apa Iya Pancasila Milik Rezim Tertentu?


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

TIDAK sedikit kalangan yang sepakat bahwa peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu diperkuat dengan adanya payung hukum yang lebih tinggi setingkat aturan perundang-undangan. Selama ini, BPIP dibentuk menggunakan landasan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7/2018.

Hal itu membuat lembaga tersebut punya keterbatasan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan dengan lembaga negara lain menjalankan pembinaan ideologi Pancasila.

Baca juga: Dua Minggu Usai Pengacara Foto Bareng Ketua MA, Joker Daftar PK

Demikian mengemuka dalam diskusi daring bertajuk Konteks dan Praksis Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Media Indonesia bekerja sama dengan BPIP di Jakarta, pada Selasa (21/7).

Diskusi dimoderatori oleh Pimpinan Redaksi Media Indonesia Usman Kansong dengan pemateri yakni Rektor Universitas Gadjah Mada Manut Mulyono, Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Ikon Pancasila 2019 Agus Budiyono, dan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia.

"Ada masalah pada payung hukum kalau BPIP diatur dengan perpres. Ini akan sangat menyulitkan karena yang dikoordinasikan ialah lembaga yang sudah diatur lebih dahulu dengan Undang-Undang," ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono.

Bayu lebih jauh menyampaikan tanpa aturan perundangan yang lebih kuat, BPIP sulit mengoordinasikan lembaga di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Dipaparkannya selain kendala koordinasi, ada sejumlah masalah apabila BPIP hanya diatur dengan perpres.

Baca juga:Pimpinan DPR Cari Jalan Tengah Soal Joko Tjandra di Komisi III

BPIP, imbuhnya, merupakan lembaga negara level 4 yang keberadaannya diatur dengan perpres, sehingga berada langsung di bawah presiden. Itu memberikan diskresi yang luas pada presiden untuk mengaturnya sesuai keinginannya.

"Kalau dengan perpres, ketika ada pergantian presiden, BPIP bisa ditiadakan. Apa iya Pancasila milik rezim tertentu, Pancasila milik semua bangsa," ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada UU khusus yang menguatkan keberadaan BPIP. Melalui hadirnya UU, Ideologi Pancasila diharapkan tidak seperti masa lalu namun lebih partisipatif, edukatif, inklusif dan sesuai perkembangan zaman.

Hal senada disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. DPR, ujar Doli, sependapat perlu adanya UU yang mengatur khusus ideologi Pancasila. Pembahasan mengenai itu, ungkap Doli, telah mengemuka sejak DPR periode 2019-2024 dilantik.

Baca juga: DPR Dukung Penguatan BPIP Lewat UU

Ia menilai peran dan tugas BPIP cukup luas yakni membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan idelologi, merumuskan standarisasi pendidikan ideologi Pancasila, serta melaksanakan sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga tinggi negara terkait pembinaan Pancasila.

Di samping itu, sambung Doli, ada keinginan kuat dari pemerintah mengarusutamakan kembali Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

"Kami sudah mendiskusikan dan Komisi II akan mencoba memulai wacana baru ada UU terkait sosialisasi dan pengarusutamaan ideologi Pancasila. Kita sepakat memasukan UU Pembinaan Ideologi Pancasila dan menjadi UU jangka pendek Komisi II DPR untuk dibahas," papar Doli.

Doli menjelaskan, tujuan UU tentang Pembinaan Ideologi Pancasila yakni mengarusutamakan nilai-nilai pancasila dan ia setuju perlu ada lembaga yang ditunjuk dan mengoordinasikan itu semua.

Ia menegaskan, UU tersebut jauh berbeda dengan UU tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sempat menjadi polemik di masyarakat.

"Ada anggota DPR yang mengusulkan UU HIP dan menimbulkan reaksi. UU ini berbeda sama sekali dengan UU yang diusulkan oleh Komisi II," tegasnya.

Pemerintah, sambung dia, mengusulkan UU yang baru sebagai pengganti UU HIP ke DPR. Meskipun Komisi II secara resmi belum melihat draft tersebut yang dikatakan hanya ada 17 pasal.

Baca juga: Model Pembinaan Ideologi Pancasila mesti Lebih Inklusif

Komisi II, ujar Doli, menunggu kelanjutan keputusan UU tersebut dibahas oleh pimpinan dan Badan Musyawarah DPR. Ia pun berharap UU Ideologi Pancasila nantinya harus dilakukan secara inklusif sehingga tidak terbatas di kalangan elite politik.

"Kita berharap pembahasan melibatkan masyarakat yang concern pada masalah Pancasila. Bukan sekadar UU yang dipahami oleh elite tapi tidak dihayati masyarakat," tukasnya. (Ind/A-3)

BERITA TERKAIT