21 July 2020, 17:11 WIB

Model Pembinaan Ideologi Pancasila mesti Lebih Inklusif


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PANCASILA merupakan sistem nilai filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia serta sistem nilai fundamental sebagai dasar negara. Namun demikian, implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila kian tergerus terutama di kalangan generasi muda. 

Oleh karena itu, diperlukan model pembinaan ideologi Pancasila yang lebih inklusif dan koordinatif tidak seperti masa lalu. 

Demikian mengemuka dalam diskusi daring bertajuk "Konteks dan Praksis Pembinaan Ideologi Pancasila" yang diselenggarakan oleh Media Indonesia (MI) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Selasa (21/7). 

Diskusi dimoderatori oleh Pimpinan Redaksi Media Indonesia Usman Kansong dengan pemateri yakni Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Manut Mulyono, Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Ikon Pancasila 2019 Prof. Agus Budiyono, dan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia.

Rektor UGM Prof. Manut menjelaskan pentingnya bangsa Indonesia membangun kesadaran berpancasila yakni memahami, menjunjung tinggi, mengamalkan dan mengaktulisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

"Dalam konteks persoalan bangsa, saat ini kesadaran berpancasila di kalangan generasi muda kian tergerus. Hal itu terlihat dari belum dijadikannya Pancasila sebagai jawaban dalam memperkuat toleransi, sinergi dalam kemajemukan bangsa dan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat," ujarnya.

Prof. Manut menyampaikan bahwa bangsa Indonesia punya pengalaman pembinaan pancasila di masa lampau misalnya dengan dikeluarkannya Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. 2/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Selanjutnya pada era reformasi dikeluarkan Keputusan Presiden No. 85/1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara.

Kemudian pada 2017 melalui Perpes 54/ tentang UKPPIP yang kemudian digantikan dengan Peraturan Presiden No. 7/2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun, kewenangan BPIP dirasakan belum cukup kuat sebab hanya diatur dalam Perpres.

Oleh karena itu, Prof. Manut mengatakan hadirnya lembaga khusus yang berfungsi mengoordinasikan pembinaan ideologi pancasila, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pusat pendidikan dan pembudayaan pancasila secara kreatif, inklusif, dan dinamis.

"Kita perlu pelembagaan Pancasila di tingkat yang lebih tinggi yaitu melalui UU," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad menyampaikan pentingnya penguatan ideologi pancasila seiring masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan kebhinekaan Indonesia serta konflik antaragama, antarkelompok, dan lain-lain yang semakin masif.

"Pembenturan antaragama, sifatnya masif. Saya melihat, presiden diberikan mandat, amanah yang bisa mengamankan bangsa dari paham dan membendung itu yakni langkah ikhtiarnya membentuk BPIP, " ucapnya.

Adapun tujuan didirikannya BPIP, terang Samlan, antara lain mengamankan arah kebijakan pembinaan pancasila. 

Sebagai pimpinan perguran tinggi, menurutnya pembinaan dan mengarusutamaan nilai-nilai pancasila di institusi pendidikan sangat diperlukan terutama di daerah.

"Maluku Utara (Ternate) bahasanya berbeda-beda dapat dibayangkan kalau pemersatunya bukan pancasila, tapi agama pasti ada benturan-benturan. di Kampus misalnya ada saudara ekstrem kanan," ucapnya.

Baca juga: Menguatkan Regulasi Pembinaan Pancasila

Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyampaikan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 menunjukkan, dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun.

"Dalam waktu 13 tahun ada penurunan 10% terhadap pancasila," ujar Bayu.

Pada 2005, publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85,2 %. Tetapi pada 2018 angkanya kembali turun menjadi 75,3%. Ia juga menyebut survei the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap generasi milenial pada 2017. 

Hasilnya diketahui bahwa 90,5% generasi milenial tidak setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain, tapi 9,5% selebihnya menyetujui hal itu.

Hal yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah survei di kalangan aparatur sipil negara (ASN) ditemukan 19,4% PNS setuju Pancasila diganti dengan ideologi lainnya.

"Ini terjadi karena ketiadaan model pembinaan idelogi pancasila sejak 1998 sampai 2018 (sebelum didirikannya BPIP). 20 tahun kita kehiangan pembinaan ideologi pancasila yang terkoordinasi, terencana, dan terpadu," tuturnya.

Menurutnya pemerintahan Joko Widodo sadar betul bahwa pembinaan ideologi Pancasila tidak bisa diserahkan pada pasar bebas yang mana penetrasi informasi dan teknologi dengan sagala konten yang ada bisa masuk ke sendi kehidupan berbangsa seperti paham ekstrimisme, khilafah, dan terorisme. Maka dari itu, harus ada lembaga yang punya peran dan tugas khusus menyangkut pembinaan ideologi Pancasila.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Agus Budiyono mengatakan bangsa-bangsa maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sudah selesai dengan perdebatan mengenai ideologi. Sehingga mereka fokus pada kemajuan ekonomi demi memenangkan persaingan global.

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan kesadaran dari semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Harus ada usaha yang serius. Selain itu, kehadiran BPIP harus punya kekuatan hukum yang lebih tinggi," tukasnya. (A-2)

BERITA TERKAIT