18 July 2020, 14:35 WIB

Tidak Cukup Dicopot, 3 Pati Polri Wajib Diusut Tuntas


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

TANPA penegakkan hukum, pencopotan jabatan tiga perwira tinggi (Pati) yang membantu buronan cessie Bank Bali Joko S Tjandra tak berarti apa-apa. Kapolri harus mengusut tuntas dan menjatuhi hukuman setimpal, karena ketiganya berupaya mendapatkan keuntungan pribadi atau dengan istilah buka warung dengan menyalahgunakan kewenangan.

"Istilah jaman saya masih junior, ini masuknya buka warung sendiri. Namun secara kelembagaan tidak boleh dinyatakan perbuatan sendiri harus ada tanggung jawab institusi mengenai pengawasan," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, pada diskusi virtual bertajuk Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor, Sabtu (18/7).

Pada diskusi selama dua jam sejak 10:00 hingga 12:00 WIB ini hadir pula mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Khairul Imam, Anggota Komisi III DPR sekaligus mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Anggota Kompolnas Poengky Indarti dan Pakar Hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad.

Baca Juga: Tim Tabur Kejagung Minim Info Buron Joko S Tjandra

Menurut dia, modus buka warung kerap terulang. Dulu modus memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan dilakukan oknum berpangkat rendah namun kali ini perwira tinggi.

"Saya mendorong kasus ini menjadi atensi DPR khususnya Komisi III supaya terang benderang," jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh termasuk mengungkap duduk perkara penerbitan paspor Djoko Tjandra oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pihak interpol Indonesia atau NCB pun perlu melakukan evaluasi terkait inisiatif memberikan surat keterangan kepada Imigrasi mengenai berakhirnya red notice Djoko Tjandra sehingga status cegah hilang.

"NCB paling salah karena secara nisiatif meminta klarifikasi ke Kejagung soal red notice Djoko Tjandra padahal buronan lain tidak dilakukan hal sama. Kemudian NCB di luar kewenangannya mengirim surat ke Imigrasi menyatakan red notice sudah tidak ada dan digunakan tanpa konfirmasi ke Kejagung menghapus Djoko Tjandra dari daftar cegah tangkal," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Kasus Joko Tjandra Bukti Penegakan Hukum tidak Terintegrasi

BERITA TERKAIT