17 July 2020, 22:24 WIB

Polri: Dua Jenderal Dicopot karena tidak Kontrol Staf


Sri Utami | Politik dan Hukum

MABES Polri menerbitkan telegram yang menerangkan pencopotan jabatan dan mutasi beberapa petinggi polri. Surat itu ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Kadiv Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo dicopot karena tersandung masalah pelanggaran kode etik.

Baca juga: Lagi, Kapolri Copot Jenderal yang Terlibat Skandal Joker

Hal tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.  "Iya betul," ujarnya singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Dia menerangkan pencopotan jababatan tersebut karena Napoleon dinilai tidak melakukan pengawasan terhadap jajarannya.  "Ada pelanggaran kode etik tidak kontrol pengawasan ke stafnya," tutur Argo.

Dalam surat bernomor ST/2074/VII/KEP./2020 tersebut Napoleon dimutasikan sebagai Analisis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Posisi Napoleon digantikan oleh Brigjen Johanis Asadoma yang sebelumnya menjadi Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).  

Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional (Kadiklatsusjatrans) Brigjen Amur Chandra ditunjuk menggantikan Nugroho Wibowo. Kakorwas PPNS Bareskrim Polri dijabat oleh Kombes Andi Rian R Djajadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirtipidum Bareskrim Polri. Dia menggantikan Brijen Prasetijo Utomo yang saat ini diperiksa Propam Polri terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Jadi ada satu kesalahan di sana yang tidak dilalui dalam surat (red notice) itu. Jadi kami kenakan etik di sana," ujar Argo.

Baca juga:Notifikasi interpol Joko S Tjandra Telah Terhapus Sejak 2014

Nugroho dinilai tak melapor kepada pimpinannya yakni Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte terkait notifikasi Interpol buron cassie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.

"Ini yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya dilakukan kepada pimpinan, sehingga tidak melaporkan ke sana (pimpinan). Dan tentunya namanya surat menanyakan berkaitan red notice itu adalah penyidik yang mengajukan," tandasnya. (Sru/A-3)

BERITA TERKAIT