16 July 2020, 03:55 WIB

Kutukan dan Ketidakbijakan Pendidikan


Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma | Opini

KETIKA Mephistopheles ditanya, seperti terekam dalam hikayat Faust karya Goethe, tentang siapa dirinya yang sebenarnya, dia menjawab, “Bagian dari kekuatan yang senantiasa menghendaki keburukan, tetapi selalu berujung kebaikan.”

Dalam Demokrasi Kita (1960), Bung Hatta juga mengutip kisah Mephistopheles ini. Kurang lebih, sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan politik pemerintah saat itu, beliau menyatakan bahwa apa yang terjadi bagai kebalikan dari takdir perbuatan Mephistopheles.

Pemerintah memiliki kekuasaan yang hendak digunakan demi kebaikan. Akan tetapi, langkah-langkah yang diambil justru menjauhkan pemerintah dari tujuan yang hendak dicapai. Salah satu sebabnya, meskipun ada niat dan pikiran yang baik, perilaku abai akan aspek-aspek detail dan pengelolaan berujung pada menjauhnya jarak antara harapan dan kenyataan.

Terkait dengan pengelolaan pendidikan nasional saat ini, saya melihat ironi semacam itu. Kebijakan-kebijakan besar seperti pembaruan UU, kurikulum, sistem keguruan, dan lainnya ialah rangkaian niat dan gagasan hebat untuk memajukan pendidikan. Akan tetapi, langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum berujung perbaikan yang menggembirakan. Pendidikan kita seperti mengalami kutukan.

Setidaknya itu adalah wujud dari kegelisahan yang muncul dalam benak saya di sepanjang dan sesudah webinar pendidikan yang diselenggarakan DPP Partai NasDem pada Selasa, 14 Juli 2020.

Webinar sendiri diisi oleh pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), anggota DPR RI, staf khusus presiden, dan praktisi pendidikan.

Kemendikbud datang dengan gagasan-gagasan besar, tetapi normatif. Anggota DPR RI berbicara tentang berbagai fakta yang tercerai-berai, bahkan kebingungan mereka dalam mengelola pendidikan anak-anak sendiri, sedangkan staf khusus presiden dan praktisi pendidikan pada dasarnya meminta pemerintah membuat kebijakan berdasar asumsi- asumsi bottom-up.

Karena kegelisahan yang sama, saya melakukan chat dengan beberapa teman sembari tetap mengikuti webinar. Chat kami tidak panjang. Seperti halnya webinar yang diikuti, chat tersebut fokus pada kesengkarutan kebijakan pendidikan dalam menempuh masa adaptasi kebiasaan baru ini.

Dalam chat kami, saya menyatakan bahwa sejauh ini belum ada rilis kebijakan pendidikan yang meyakinkan dari pemerintah, kecuali berupa pernyataan-pernyataan singkat menteri atau pejabat. Secara politik, hal itu dilakukan tak lebih dari cara ‘memadamkan kebakaran’.

Ketika masyarakat pada akhirnya berhenti melawan situasi dan terlupa kalau ada masalah, tugas sosiopolitik mereka seolah-olah selesai. Balas kawan saya, yang sedang belajar ilmu pendidikan dan hidup di Finlandia, ada persoalan paradigmatik.

Asumsi-asumsi yang mendasari baik kebijakan, kritik terhadap kebijakan, maupun bayangan masyarakat sendiri tentang kebijakan pendidikan masih berdasar pada paradigma sekolah fisik. Padahal, asosiasi pendidikan dengan sekolah secara fisik saja secara intrinsik sudah salah, apalagi jika menimbang situasi pandemi saat ini.


Momentum

Jika bersedia dan berhasil melihat sisi positif dari krisis, masa pandemi ini semestinya bisa menjadi momentum pembaruan pendidikan. Orientasi yang memenjara pendidikan sebagai persekolahan fisik, yang berurat-berakar dalam cara pandang baik pembuat kebijakan maupun masyarakat seharusnya bisa didekonstruksi dan diubah. Saat ini tengah terjadi critical juncture, rangkaian situasi ketidakpastian, dengan kualitas keputusan para aktor pendidikan akan sangat menentukan masa depan pelembagaan pendidikan.

Kata kawan saya, lebih lanjut, situasi ini umpamanya memberikan kesempatan bagi kita untuk menguji coba model sekolah yang hybrid, pendidikan yang terintegrasi dengan komunitas, terbuka dan fleksibel. Di Indonesia, katanya, bukan tak ada best practices terkait dengan pembaruan semacam ini. Ada sekolah-sekolah swasta atau sekolah inisiatif masyarakat yang sudah mempraktikkan dan berhasil.

Atas dasar itu, dalam chat kami, saya selanjutnya menyatakan bahwa berkemungkinan besar berbagai kebijakan pendidikan dibuat bukan atas dasar riset yang baik. Atau, kalau tidak tersedia hasil riset, paling kurang atas dasar ‘imajinasi [pendidikan] yang keren’. Kawan yang lain menyatakan bahwa Kemendikbud sebenarnya melakukan atau mendapatkan banyak hasil riset, tetapi tidak dipakai selayaknya. Sementara kawan di Finlandia menyatakan bahwa mungkin ada persoalan ‘kurang piknik’. Benarkah?

Tentu saja tak ada jawaban yang pasti. Jawaban dari pejabat Kemendikbud dalam webinar ini tentang soal riset sebagai basis pembuatan kebijakan bersifat apologetik: bukan jawaban spefi sik berupa fakta atau data, melainkan upaya membela lembaga.

Namun, terkait dengan pembuatan kebijakan yang berdasar atau tidak berdasar riset, imajinasi, dan piknik pendidikan, tentu saja ada persoalan mendasar. Fungsionalisme dan kurva normal biasanya menjadi patokan utama. Diferensiasi kebijakan atas dasar prinsip-prinsip inklusi sosial, misalnya, lebih rumit dan jika bukan karena endorsement sosiopolitik atau motivasi yang kuat pada pembuat kebijakan, tak akan mewujud.

Keterjebakan dalam fungsionalisme dan kurva normal ini umpamanya terindikasi dalam pendapat salah seorang anggota DPR. Pendidikan, kata beliau, berhubungan dengan dengan ‘persaingan pasar’, yang bisa kita tafsir sebagai pasar tenaga kerja, atau pasar dalam arti seluas-luasnya dalam paham liberalisme atau neoliberalisme.

Tapi, benarkah demikian hakikat pendidikan nasional? Apakah pendidikan adalah soal memenuhi kebutuhan atau selera pasar? Bagaimana dengan anak-anak yang berbeda? Bagaimana dengan pembangunan karakter seperti kemanusiaan dan kebangsaan?

Demikian pula, terkait dengan pendidikan yang dimaknai sebagai fasilitasi manusia untuk bersekolah, dengan lekat asumsi fisis seperti gedung dan fasilitas lainnya, muncul beberapa komentar dalam webinar. Di sini, termasuk konsepsi-konsepsi usang seperti sekolah unggulan, kualitas pendidikan atau keterdidikan, yang selain dengan aspek-aspek fisis juga diukur dengan kuantifikasi prestasi akademis.

Alhasil, sebagai orangtua, dan bagian dari masyarakat, saya kemudian terus gelisah dan berpikir. Akankah keseng karutan pendidikan ini, yang semrawut sejak dari tataran paradigmatik sampai dengan praktiknya, bisa menjadi sedikit benderang, dan proses pendidikan di masa adaptasi kebiasaan baru ini bisa berjalan? Bisakah ketidakbijakan berubah sedikit saja menjadi kebijakan?

Atau, apakah tak lebih bijak jika saya bercerita saja kepada kawan-kawan yang peduli pendidikan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah urusan masing-masing warga negara?

Demikian pula, bahwa pemerintah belum sanggup memenuhi kewajiban konstitusionalnya dan bahwa masyarakat harus diberi tahu untuk mencari uang saja sebanyakbanyaknya supaya bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah swasta yang bagus. Atau, kalau tidak, mendidik sendiri anak-anak mereka di rumah dengan mendatangkan guru atau melakukannya sendiri.

BERITA TERKAIT