15 July 2020, 23:20 WIB

DPR Apresiasi Langkah BP2MI Berantas Pengiriman PMI Ilegal


Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum

ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi langkah Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani untuk memberantas mafia pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal ke berbagai tempat di luar negeri.

Ia berharap agar langkah tersebut menjadi komitmen yang disertai dengan implementasi yang jelas dan terukur.

“Tentu saja kami apresiasi rencana ini karena praktek ini memang sudah lama sekali tetapi seolah-olah tak pernah tuntas karena ada isu perdagangan orang di sana yang harus menjadi perhatian,” kata Christina di Jakarta, Rabu (15/7).

DPR sendiri khususnya Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait Pandemi Covid-19 Komisi I sudah menggelar rapat dengan BP2MI dan meminta agar rencana ini dilakukan dengan komitmen yang kuat.

Pengiriman PMI secara illegal (non prosedural) lanjut Christina, telah menjadi permasalahan sejak lama dan sangat serius karena berkaitan dengan sindikasi perdagangan orang (human trafficking). BP2MI sendiri berencana membentuk Satgas Sindikasi Pelindungan PMI Non Prosedural Agustus mendatang.

“Ini kami apresiasi namun ingin memastikan ini benar-benar diseriusi. Harus jelas siapa saja yang akan terlibat dan bagaimana strategi BP2MI memerangi sindikat ini,” tegas Christina.

Baca juga : Politisi PKS: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Desain Kuat

Christina yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) tersebut sudah lama memiliki perhatian pada para pekerja migran agar benar-benar mendapat perlindungan maksimal dari Negara.

Ia juga mengapresiasi rencana BP2MI untuk membebaskan PMI dari biaya penempatan di luar negeri, namun kembali ingin memastikan agar rencana ini bisa berjalan dan berkelanjutan.

“MIsalnya harus jelas darimana anggaran pembiayaannya, bagaimana memastikan penyalur (agen) di luar negeri tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI? Pemotongan gaji oleh agen (overcharging) kerap terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri seperti banyak terjadi di Hong Kong,” ungkap Waksekjen DPP Partai Golkar tersebut.

Bukan hanya itu, Christina juga terus mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran (RPP ABK) segera diselesaikan.

Menurutnya, sejak Mei 2020, BP2MI telah melakukan rapat intensif dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna membahas peraturan ini yang merupakan amanat Pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

“Saya berharap peraturan ini bisa segera selesai dan diberlakukan guna memberikan kerangka perlindungan bagi ABK Indonesia. Praktek-praktek eksploitasi serta diskriminasi terhadap ABK kita di luar negeri harus segera diakhiri,” pungkas Christina. (OL-7)

BERITA TERKAIT