15 July 2020, 18:35 WIB

Fenomena Police State Muncul Merusak Demokrasi


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

MASYARAKAT perlu mewaspadai adanya kecenderungan police state yang muncul belakangan ini. Fenomena ini dikhawatirkan akan memunculkan pola otoritarian yang merusak praktik demokrasi yang tumbuh sejak era Reformasi. 

“Setelah tidak menggunakan militer, ada kecenderungan pemerintah memakai polisi sebagai kaki tangan untuk membungkam kekuatan kritis di masyarakat. Kecenderungan police state perlu diwaspadai,” papar Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) M Najib Azca saat diskusi daring bertopik Problematika Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, Rabu (15/7).

Ia menilai adanya kecenderungan polisi sudah terlalu jauh masuk ke ranah kehidupan masyarakat sipil. Kendati pun, pada awalnya bertujuan baik. “Kita lihat saja praktik penyadapan dan aktivitas anti korupsi yang disalahgunakan sejumlah aparat kepolisian. Ada kecenderungan polisi melakukan kriminalisasi terhadap kekuatan kritis di masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, menurut Najib, dibutuhkan kekuatan kritis yang lebih teroganisasi untuk mengawasi potensi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian. Kekuatan ini, ungkap Najib, harus mampu secara proaktif menyorot kegiatan aparat kepolisian yang disinyalir sudah menyimpang dari semangat demokrasi.  “Kalau tidak ada pengawasan, polisi akan menyalahgunakan kekuasaan,” ujarnya.

Terkait dengan perpres tentang keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme, Najib mengungkapkan, ini sebagai akibat pertarungan ekonomi politik antara militer dan kepolisian dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Militer, ungkapnya, tertarik masuk karena besarnya anggaran yang disediakan negara dalam menangani kejahatan terorisme.

“Persoalannya langkah ini kemudian menimbulkan komplikasi hukum dalam reformasi keamanan di Indonesia,” imbuh Najib.

Direktur Imparsial Al Araf menilai secara substansi draf peraturan presiden (perpres) yang mengatur ketelibatan militer dalam penanggulangan terorisme bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Terorisme. Hal itu karena adanya penggunaan istilah penangkalan yang tidak dikenal dalam UU Terorisme. 

Pasal 43 A UU Terorisme hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Semestinya juga aturan turunan dari Pasal 43 A diatur melalui peraturan pemerintah (PP), bukan melalui perpres.

Anggota Komnas HAM Choirul Anam menyebutkan seharusnya sifat keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme hanya bersifat perbantuan dan tidak permanen. Pasalnya kejahatan terorisme ditangani melalui criminal justice system yang berada di ranah kepolisian. 

“Kenyataannya di dalam perpres, keterlibatan TNI justru dari awal sampai akhir. Harusnya ada akuntabilitasnya, termasuk ketika melakukan pelanggaran HAM,” terangnya.

Choirul mengaku khawatir apabila TNI sudah dilibatkan terlalu jauh dalam penanganan terorisme, tidak bisa ditarik kembali. Sementara itu kerusakannya dalam demokrasi sudah sedemikian hebat karena hukumnya sudah dilanggar. 

“Jadi sebaiknya perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme itu tidak dilanjutkan,” pungkasnya. (P-2)

BERITA TERKAIT