14 July 2020, 04:35 WIB

18 Lembaga Negara Segera Dibubarkan


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo akan membubarkan 18 lembaga dan/atau komisi negara dalam waktu dekat. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menghemat anggaran negara. “Dalam waktu dekat ini, ada 18 (dibubarkan). Semakin ramping organisasi, biayanya akan semakin bisa kita kembalikan,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden ingin organisasi pemerintahan bisa diatur sesederhana mungkin sehingga bisa bergerak lebih cepat dan leluasa. “Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolakbalik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil,” tandasnya.

Presiden juga mengaku memotivasi para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja lebih keras dalam menangani covid-19, bukan marah-marah kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna.

“Oleh sebab itu, saya minta para menteri untuk bekerja keras, tapi kalau mintanya dengan nada yang berbeda, ya untuk memotivasi para menteri untuk bekerja lebih keras lagi, bukan marah. Memotivasi agar lebih keras lagi bekerjanya,” paparnya.

Saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020, Jokowi sempat berkata dengan nada keras kepada para menteri. Ia meminta para menteri agar punya perasaan yang sama, yakni dapat membuat keputusan dan bertindak dalam suasana krisis, bukan hanya normal-normal saja.

Bahkan, ia sempat mengeluarkan pernyataan untuk melakukan reshuffle kabinet dan membubarkan lembaga. “Karena kalau melihat angkaangka, memang perkiraan puncaknya Agustus-September, perkiraan terakhir yang saya terima. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ini angkanya bisa berbeda,” tegasnya.


Tidak relevan

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan para menteri dan pimpinan lembaga sudah menunjukkan kinerja yang baik setelah Presiden memberikan teguran keras. Oleh karena itu, isu perombakan kabinet atau reshuffle tidak lagi relevan. Menurutnya, dalam waktu yang relatif singkat, progres berbagai program percepatan penanganan covid-19 sudah bergerak pesat. Kebijakankebijakan mulai dijalankan, serapan anggaran pun sudah meningkat.

“Kalau progresnya bagus, kenapa reshuffle. Tentunya dengan progres yang bagus, isu reshuffl e tidak relevan lagi. Sejauh ini progresnya bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus,” ujar Pratikno.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden ingin pandemi ini menjadi momentum bagi seluruh pihak melaksanakan reformasi di tubuh kementerian dan lembaga negara secara fundamental.

Dengan begitu, pada masa mendatang, sekalipun muncul persoalan pelik seperti saat ini, institusi negara tidak kelabakan. Pekerjaan tetap bisa dilakukan secara maksimal di tengah kondisi apa pun.

“Karena memang permasalahan kemarin kan mungkin juga karena kantor-kantor pemerintahan sempat tidak sepenuhnya optimal. Itu waktu transisi awal-awal itu. Jadi, Bapak Presiden merasa bahwa mestinya lembaga-lembaga pemerintahan, terutama sekali kabinet, bisa bekerja lebih maksimal dengan kinerja yang lebih baik,” jelasnya.

Jokowi menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Dia mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tidak ada perubahan. “Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa ada reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu yang lebih penting lagi,” cetus mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (P-3)

BERITA TERKAIT