13 July 2020, 21:10 WIB

Komisi II: Perlu Ada Pembaruan UU Otonomi Daerah


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

REVISI atau pembaruan Undang-Undang Otonomi Daerah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan tidak saling bertabrakan antartiap tingkatan wilayah.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengemukakan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/7).

"Kami Komisi II, saya yakin, kami siap kalau ada rancangan UU baru otonomi daerah yang menjamin antara pusat, provinsi, kabupaten, kota itu berjalan sinergis kolaboratif," ujar Mardani.

Ia mengatakan diperlukan desain besar mengenai otonomi daerah di Indonesia. Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara beriringan. Bukan malah saling bertentangan seperti yang kerap terjadi selama ini.

"Usul saya jalankan kembali desain besar otonomi daerah kita," ujar Mardani.

Mardani mengatakan tata kelola otonomi daerah yang lebih baik sangat dibutuhkan, khususnya setelah belajar dari pandemi covid-19. Dalam penanganan pandemi, kerap terjadi perbedaan bahkan pertentangan pendapat dan sikap antara pemerintah pusat hingga ke kabupaten/kota.

"Di Jawa Timur antara gubernur sama wali kota tidak nyambung jadi daerahnya hitam bahaya sekali itu, Pak Mendagri, tidak boleh terjadi. Sekali lagi, enurut saya ini adalah panglima yang menjadi orkestrasi pembangunan pemda, jadi betul-betul pemda itu kuat," ujar Mardani. (P-2)

BERITA TERKAIT