13 July 2020, 19:55 WIB

Mitra Kartu Prakerja Disebut Bukan Bagian Pengadaan Barang & Jasa


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

DEPUTI Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Perekonimian Rudy Salahuddin menegaskan, penunjukkan mitra dalam program Kartu Prakerja bukan merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Aturan itu tercantum dalam pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun dalam pemilihan mitra, pelaksana program harus menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Pelaksanaan program bukan lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemberian dan manfaat tidak masuk pengaturan pengadaan barang dan jasa. Namun dalam pelaksanaannya ke depan tetap harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Rudy dalam konferensi pers di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/7).

Meski uang yang digunakan dalam program Kartu Prakerja berasal dari APBN, imbuh Rudy, implementasi dan mekanismenya berbeda dengan apa yang dimaksud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebab, pada program ini pemerintah tidak memberikan uang kepada mitra maupun lembaga pelatihan, melainkan menyerahkan uang pelatihan sebesar Rp1 juta untuk tiap peserta.

Baca juga : Prabowo Urus Pangan, Inilah Pembelaan Presiden Jokowi

Besaran uang tersebut hanya dapat digunakan peserta untuk membeli pelatihan yang dapat diakses di 8 platform digital mitra program Kartu Prakerja saat ini.

"Platform hanya market place untuk memilih jenis dan lembaga pelatihan yang peserta inginkan sehingga tidak perlu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun dalam hal kita bemitra dengan platform digital perlu prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa," imbuh Rudy.

"Misal kita umumkan secara terbuka syarat dan ketentuan agar bisa menjadi mitra, sehingga ke depannya mungkin bukan hanya ada 8 mitra, tapi mungkin juga ada tambahan dan mungkin juga kita evaluasi dari platform yang sudah berjalan. Sehingga kalau tidak memenuhi kriteria, kita evaluasi sehingga jumlah mitra bisa naik dan bisa turun," sambung Rudy.

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan, konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah berbeda dengan program Kartu Prakerja. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, uang APBN diturunkan langsung kepada kementerian/lembaga dan digunakan untuk membayar lembaga pelatihan.

"Hulunya memang sama, satu, dari APBN. Tapi yang satu langsung ke penerima manfaat, yang satu melalui kementerian/lembaga. Program pelatihan itu tidak hanya di Kartu Prakerja, ada di Kemenaker, Kemendikbud, Kemenperin, ada 9 kementerian/lembaga yang skemanya reguler. Sedangkan Kartu Prakerja ini adalah inovasi, on top dari apa yang sudah diberikan pemerintah sebelumnya," pungkas Denni. (OL-7)

BERITA TERKAIT